JATIMTIMES – Fraksi Partai Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti masih minimnya dukungan fiskal terhadap program perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Jatim.
Fraksi NasDem mengingatkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas tidak berhenti sebagai simbol keberpihakan politik tanpa diikuti komitmen anggaran yang nyata dan berkelanjutan.
Baca Juga : SPMB SMP Negeri Kota Batu 2026 Jalur Afirmasi Dibuka 18 Mei, Simak Syarat dan Jadwalnya
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim, Deni Prasetya, dalam Rapat Paripurna belum lama ini. Ia menilai persoalan disabilitas tidak lagi bisa dipandang semata sebagai isu sosial, melainkan telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan keadilan akses, pelayanan publik, dan keberpihakan anggaran pemerintah.
Fraksi NasDem mencatat selama ini masih banyak program terkait penyandang disabilitas yang berjalan sporadis, tidak berkelanjutan, dan belum memberikan dampak signifikan karena lemahnya dukungan fiskal. “Jangan sampai Perda ini hanya menjadi simbol keberpihakan tanpa dukungan fiskal yang memadai,” tegas Deni.
Fraksi NasDem menilai keberadaan regulasi tanpa dukungan anggaran yang memadai hanya akan membuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas berhenti pada level normatif tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Selama ini banyak program disabilitas yang bersifat sporadis, tidak berkelanjutan, dan minim dampak karena keterbatasan anggaran,” lanjutnya.
Karena itu, NasDem meminta Pemprov Jatim menjadikan isu disabilitas sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam kebijakan penganggaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Menurut Fraksi NasDem, keberpihakan terhadap kelompok disabilitas seharusnya tercermin dalam berbagai kebijakan konkret, mulai dari pembangunan infrastruktur publik yang aksesibel, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
Pihaknya juga menilai pembangunan daerah di Jatim saat ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip universal design dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut dinilai masih terlihat pada berbagai fasilitas publik seperti trotoar, halte, transportasi umum, sekolah, hingga fasilitas layanan kesehatan yang belum ramah disabilitas.
Dalam aspek ketenagakerjaan, Fraksi NasDem turut menyoroti masih lemahnya implementasi kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah maupun sektor swasta.
Baca Juga : Viral Dugaan Penculikan Anak di Malang, Dinsos Pastikan Perempuan Asal Gresik Alami Gangguan Kejiwaan
“Walaupun regulasi nasional telah mengatur kuota tenaga kerja disabilitas, implementasinya di Jawa Timur masih jauh dari harapan. Banyak perusahaan belum menjalankan kewajiban tersebut dan pengawasan pemerintah daerah juga belum optimal,” tutur Deni.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong penguatan pengawasan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperluas pelatihan kerja, membuka akses terhadap program UMKM dan ekonomi digital, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang membangun ruang kerja inklusif.
NasDem menilai Raperda Disabilitas semestinya menjadi momentum memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga, termasuk kelompok disabilitas yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural.
Fraksi ini juga meminta implementasi perda nantinya dilengkapi indikator kinerja yang jelas dan terukur agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara berkala. “Implementasi Perda ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara berkala dan tidak berhenti pada kegiatan administratif semata,” tandasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai NasDem pada akhirnya menyatakan menyetujui Raperda tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya di DPRD Jatim.
