JATIMTIMES – Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin kembali turun langsung ke tengah masyarakat. Senin malam (24/11/2025), ia memimpin Sosialisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyampaikan Kebijakan Program Karya Mas 2026 di dua kelurahan: Sananwetan dan Plosokerep.
Kegiatan ini menjadi pembuka roadshow pemerintah kota untuk memastikan arah pembangunan 2026 dipahami secara utuh oleh warga, perangkat kelurahan, dan para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.
Baca Juga : Kasus Perundungan di Kota Malang Meningkat, Korban Alami Dampak Mental Serius
Acara berlangsung dengan kehadiran para lurah, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Forum ini sekaligus menjadi ruang dialog agar masyarakat mengetahui dinamika anggaran daerah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
“Kami ingin membangun Kota Blitar secara bersama-sama dengan masyarakat, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Karena itu, seluruh kebijakan jangka panjang, menengah, maupun pendek kita sosialisasikan langsung ke warga,” ujar Mas Ibin membuka paparan.
Menurut dia, sosialisasi ini penting karena banyak perubahan kebijakan anggaran yang harus dipahami publik. “Kadang ada persepsi, tadinya ada program kok sekarang tidak ada? Atau anggarannya berkurang? Ya karena kondisi anggaran kita berubah banyak. Ini yang harus kita jelaskan, supaya masyarakat tahu arah Kota Blitar akan dibawa ke mana,” katanya.
Arah Kebijakan Pembangunan 2026
Dalam paparannya, Mas Ibin membeberkan kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan. Transfer dari pemerintah pusat berkurang hingga Rp128,9 miliar, sementara pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan juga merosot sekitar Rp14,7 miliar. Akibat penurunan tersebut, belanja pembangunan yang biasanya berada di atas Rp950 miliar pada tahun-tahun sebelumnya, pada 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp800 miliar.
“Kondisi ini memaksa pemerintah daerah beradaptasi secara strategis,” tegasnya. Ada dua jalur utama yang ditempuh: menciptakan sumber pendapatan baru dan melakukan rasionalisasi belanja.
Untuk pendapatan baru, Pemkot Blitar menargetkan optimalisasi aset daerah seperti sirkuit, Pemandian Sumber Udel, dan pasar-pasar tradisional. Di sisi lain, berbagai pos belanja daerah akan disesuaikan. “Belanja pegawai harus dikurangi 15 persen. Belanja perangkat daerah dikurangi antara 14 sampai 18 persen. Termasuk pengurangan belanja sosial,” terang Mas Ibin.
Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh mengganggu percepatan pembangunan. “Kami ingin tetap meningkat di semua lini, baik kesejahteraan, perekonomian, maupun kesehatan, meskipun anggaran menurun. Karena itu, solusi yang paling memungkinkan adalah merombak tata kelola penganggaran dan memperkuat efisiensi operasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi yang dilakukan bukan sekadar penghematan, melainkan pengalihan fokus belanja. “Beban operasional pemerintah harus efisien, lalu dialihkan menjadi kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Kalau tidak begitu, pertumbuhan ekonomi bisa terdampak," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Mas Ibin juga memaparkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Blitar 2025–2029 yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2025.
Visi besar pembangunan lima tahun ke depan adalah mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju masa depan. Visi ini diterjemahkan ke dalam lima arah misi utama yang saling melengkapi, mulai dari penguatan jati diri Blitar sebagai Kota Pancasila yang aman, religius, dan nasionalis, hingga upaya membangun kota yang sehat dan sejahtera. Pemerintah juga menempatkan reformasi tata kelola pemerintahan berbasis smart governance sebagai fondasi, disertai langkah strategis untuk mengembangkan potensi pendidikan, pemuda, dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter.
Selanjutnya, penguatan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri yang ditopang kemajuan teknologi menjadi pilar lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Blitar menetapkan tema pembangunan “Penguatan Pondasi Transformasi Pelayanan Dasar, Didukung SDM dan Infrastruktur Berkelanjutan.” Tema ini akan menjadi pijakan penataan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perluasan program pembangunan yang berorientasi inklusivitas dan keberlanjutan.
Di hadapan warga dua kelurahan tersebut, Mas Ibin menegaskan pentingnya transparansi anggaran.
“Masyarakat harus paham dinamika anggaran, supaya tidak terjadi salah persepsi. Tadinya full, bisa jadi hanya separo. Tadinya langsung, bisa jadi bergeser menjadi pemberdayaan. Semua ini bagian dari penyesuaian fiskal, bukan pengurangan komitmen pemerintah terhadap pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum konsolidasi fiskal dan kualitas pelayanan dasar. “Kami ingin tetap meningkat, walaupun anggaran menurun. Itu sebabnya strategi efisiensi ini menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," tegasnya.
Sinkron dengan Kebijakan Pusat
Baca Juga : Fathor Rahman Resmi Menjabat Pj Sekda Situbondo, Mas Rio: Pengalaman dan Jaringan Mumpuni
Kepala Bagian Tata Perekonomian Setda Kota Blitar Freddy Hermawan menekankan bahwa pembangunan daerah harus sinkron dengan kebijakan nasional.
“Sosialisasi akhir tahun ini kami lakukan agar seluruh warga memahami bahwa arah pembangunan Kota Blitar 2026 tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan strategis kota harus linier dengan program prioritas nasional. “Program nasional dan program daerah harus berjalan seiring. Harapannya, sinkronisasi ini mampu membawa kemajuan bagi Kota Blitar, terutama dalam peningkatan daya saing dan pemerataan kesejahteraan,” kata Freddy.
Di dua kelurahan tersebut, warga dan perangkat kampung menyambut baik inisiatif blusukan Mas Ibin. Mereka menilai sosialisasi ini mengurangi jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama terkait isu teknis anggaran yang sering menimbulkan salah persepsi.
Beberapa ketua RT/RW juga memanfaatkan forum itu untuk menyampaikan kebutuhan setempat dan evaluasi program yang berjalan selama 2025. Pemkot Blitar memastikan seluruh masukan akan dipetakan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan partisipatif tahun depan.
Pemkot: Pembangunan Tetap Berjalan, Efisiensi Bukan Pengurangan Layanan
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Blitar menegaskan kembali komitmennya bahwa adaptasi fiskal tidak berarti pengurangan pelayanan. Sebaliknya, penghematan justru diarahkan untuk memperkuat program-program langsung masyarakat.
Kota Blitar tetap melanjutkan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan penajaman pada transformasi layanan dasar, smart governance, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis teknologi dan pariwisata.
Dengan turunnya Mas Ibin langsung ke kelurahan, pemerintah kota ingin memastikan bahwa setiap kebijakan disampaikan secara terbuka, dapat dipahami publik, dan selaras dengan kebutuhan warga.
“Kami ingin masyarakat benar-benar siap. Mau dibawa ke mana Kota Blitar, semua harus tahu,” pungkas Mas Ibin.
