JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini tengah fokus melobi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI untuk membantu menangani area blankspot yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang pada awal Oktober 2025 lalu terdapat 79 desa di 19 kecamatan yang termasuk area blankspot.
Baca Juga : Pemprov Jatim Gelar Inseminasi Serentak, Khofifah Targetkan Indonesia Swasembada Daging 2029
Dibandingkan dengan data pada tahun 2024 lalu, jumlah tersebut telah berkurang. Pasalnya, di tahun 2024 lalu terdapat 84 desa di 20 kecamatan yang menjadi area blankspot dan terkendala terkait dengan akses telekomunikasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto menyampaikan, Pemkab Malang telah mengusulkan bantuan penanganan area blankspot ke Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian Komunikasi dam Digital RI.
"Terakhir sudah kami usulkan ke Pemprov Jatim dan sudah kami laporkan ke pemprov. Blankspot kan hanya tinggal beberapa itu ya," ungkap Atsalis.
Selain itu, Atsalis menjelaskan bahwa Pemkab Malang telah mengajukan bantuan penanganan area blankspot dan area dengan sinyal lemah secara berkala ke Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
"Pengajuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan mengingat beberapa lokasi masih sulit dijangkau secara geografis," ujar Atsalis.
Ketika disinggung mengenai penggunaan APBD Kabupaten Malang untuk penanganan area blankspot di Kabupaten Malang, Atsalis menyebut hal itu dapat dimungkinkan. Namun, hal itu juga akan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Malang. Terlebih lagi kebijakan efisiensi APBN dan APBD merupakan tantangan tersendiri bagi Pemkab Malang.
"Ya sebenarnya bisa menggunakan APBD Kabupaten Malang untuk penanganan area blankspot. Cuma sekali lagi, mengingat APBD Kabupaten Malang juga terkena efisiensi. Di tahun 2026 nanti ada pengurangan lagi akibat efisiensi, sampai tembus 40 an persen," jelas Atsalis.
Baca Juga : Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Sebut Telah Lengkapi Perizinan Pembangunan SPAM Sumber Wadon
Lebih lanjut, meskipun dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas dalam penanganan area blankspot, pihaknya juga berencana menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Menurutnya beberapa operator telah dilibatkan untuk mendukung perluasan jaringan di wilayah yang masih terkendala jaringan.
"Apakah itu nanti dengan kerja sama melibatkan PT. Telkom atau PT. Capoeng. Paling tidak, apakah sebagai bentuk kerja sama, itu kami harapkan bisa support di titik-titik yang ada blankspotnya. Nanti kami coba skema-skema itu," jelas Atsalis.
Pihaknya mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan terbaru yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Malang, di Kabupaten Malang hanya tersisa satu sampai dua area yang dalam kondisi blankspot. Di mana area tersebut secara geografis berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
"Kalau Kabupaten Malang sendiri, kalau untuk yang betul-betul signalnya nol begitu, paling tinggal hanya satu atau dua titik saja. Di Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo sebagai wilayah yang masih mengalami kendala serupa," pungkas Atsalis.
