JATIMTIMES - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang turun ke jalan menggelar aksi pada Senin (1/9/2025) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
Dalam aksi tersebut, terdapat dua hal besar yang menjadi tuntutan massa aksi. Yakni menuntut reformasi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Massa mendesak agar lembaga legislatif benar-benar dibenahi, baik dari sisi komposisi maupun sikap para anggotanya.
Baca Juga : Demo Cipayung Plus: Desak Polres Sumenep Berpihak pada Rakyat
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, dua tuntutan besar tersebut yakni mendesak agar DPR dirombak dan diatur kembali sehingga benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat.
Kedua, menuntut agar anggota DPR menyadari perannya sebagai figur publik dan tidak mengeluarkan pernyataan yang memicu kemarahan masyarakat.
“Kami ingin lembaga DPR ini benar-benar direformasi. Anggota DPR harus ingat, mereka adalah public figur, jangan sampai ucapannya justru memancing amarah rakyat,” tegas Mirdan.
Massa juga menyoroti proses pencopotan empat anggota DPR yang dinilai bermasalah. Meski sudah diumumkan nonaktif, keputusan itu baru efektif November atau Desember mendatang. HMI menilai sanksi tersebut terlalu ringan.
Keempatnya yakni Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem dan dua lainnya dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Patrio dan Uya Kuya. Keempatnya menjadi sorotan publik lantaran statementnya yang kontroversial dan dinilai nirempati.
“Punishment yang diberikan jangan sampai setengah hati. Jika sanksinya lemah, kami akan terus mengawal bahkan siap menggelar aksi demonstrasi lagi,” tambahnya.
Aksi ini lahir dari akumulasi keresahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa, terutama yang melibatkan DPR. Isu-isu nasional seperti pajak, kebijakan Kementerian Keuangan, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian dari sorotan.
Baca Juga : Polres Malang Ajak Keluarga Terduga Pelaku Datangi Lokasi Perusakan Polsek dan Pos Polisi
Di tingkat lokal, massa menilai masih banyak persoalan yang belum tuntas di Kota Malang, baik di DPRD maupun pemerintah kota. Mulai dari kebijakan pajak hingga isu lingkungan yang belum terselesaikan.
Setidaknya ada puluhan kader HMI Cabang Malang terlibat dalam aksi ini. Mereka membawa spanduk dan orasi lantang sebagai simbol desakan agar DPR segera berbenah.
Aksi orasi sempat diwarnai pembakaran ban. Namun demikian aksi berjalan tertib. Pantauan di lokasi, meskipun massa diperkirakan hanya puluhan orang, pengamanan nampak dilakukan dengan ketat oleh aparat TNI-Polri dan sejumlah elemen masyarakat.
Massa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Malang bersama unsur pimpinan fraksi. Aksi tersebut diakhiri dengan penandatanganan tuntutan oleh jajaran pimpinan fraksi untuk diteruskan ke pimpinan.
