JATIMTIMES – Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam penanganan kemiskinan perkotaan. Melalui forum group discussion (FGD) bersama Pemerintah Kota Blitar dan Badan Pusat Statistik (BPS), tim peneliti Unisba Blitar merumuskan pendekatan penanganan kerentanan rumah tangga miskin yang lebih presisi dan terintegrasi lintas sektor.
FGD yang digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengangkat tema Tipologi Kerentanan Rumah Tangga Miskin Kota Blitar: Strategi Penanganan Urban Household Vulnerability melalui Integrasi Data Sosial, Kesehatan, dan Ekonomi. Forum ini sekaligus menjadi ruang untuk memaparkan policy brief hasil penelitian sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang intervensi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga : Sumur Mulai Kering Saat Kemarau? Begini Cara Mendapatkan Bantuan Air Bersih dari BPBD
Tim penelitian diketuai Ulva Roifatul Lailin, S.Pd., M.A.P., dengan anggota dosen Sunan Trioko, S.T., M.M. dan Eko Yuliastuti, S.H., M.H., CPM. Dua mahasiswa, Sekar Arrum Dalu dan Nadiah Jovita Wahyudi, turut dilibatkan dalam penelitian tersebut.
Ulva mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan capaian penting, tetapi belum otomatis membuat seluruh keluarga terbebas dari risiko kembali jatuh dalam kondisi rentan. Sebab, persoalan rumah tangga miskin tidak hanya ditentukan tingkat pendapatan.
“Kerentanan rumah tangga bersifat multidimensi. Dua keluarga yang berada pada desil yang sama belum tentu menghadapi persoalan dan membutuhkan intervensi yang sama. Karena itu, data perlu dibaca lebih dalam agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan keluarga,” kata Ulva.
Sejumlah faktor dapat meningkatkan kerentanan, mulai pekerjaan informal, pendapatan tidak tetap, besarnya beban tanggungan, persoalan kesehatan, kualitas hunian hingga keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Lima Tipologi untuk Mempertajam Intervensi
Penelitian Unisba Blitar memetakan kerentanan rumah tangga ke dalam lima tipologi, yakni ekonomi, kesehatan, permukiman, sosial, dan multidimensi. Pemetaan ini ditawarkan sebagai pelengkap penargetan berbasis desil sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada identifikasi siapa yang membutuhkan bantuan, tetapi juga mampu menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai.
“Penargetan berbasis desil tetap penting, tetapi perlu dilengkapi asesmen tipologi. Dengan begitu, intervensi dapat disesuaikan dengan karakter kerentanan masing-masing rumah tangga,” ujar Ulva.
Baca Juga : Tangani ODGJ, Petugas Dinsos-Satpol Situbondo Diajak Kejar-kejaran di Stadion
Pendekatan tersebut sekaligus menuntut kerja lintas sektor. Data sosial, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan hingga kondisi permukiman perlu dihubungkan dengan sistem rujukan, penganggaran, serta evaluasi program.
FGD melibatkan Bapperinda Kota Blitar, Dispendukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja. Tiga kecamatan, yakni Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan, juga terlibat.
Sementara itu, BPS memaparkan profil kemiskinan Jawa Timur dan Kota Blitar serta karakteristik penduduk miskin Kota Blitar 2025. Data tersebut menjadi pijakan untuk membaca kemiskinan secara lebih utuh.
Melalui kolaborasi kampus, pemerintah, dan BPS, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademik. Policy brief tersebut diarahkan menjadi jembatan antara data dan kebijakan, sehingga program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar semakin terukur, terintegrasi, dan tepat sasaran.
“Harapannya, hasil penelitian ini tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Ketika data lintas sektor terintegrasi dan karakter kerentanan setiap rumah tangga dapat dipetakan, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Ulva.
