JATIMTIMES – Langkah mitigasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang terencana menjadi kebutuhan mendesak bagi warga di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, khususnya di Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang, Kabupaten Tuban.
Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro, Ony Setiawan, usai menggelar kegiatan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Tuban, belum lama ini.
Baca Juga : Perluas Akses Pasar Global bagi UMKM, Bank Jatim Dukung Misi Dagang dan Investasi di Hong Kong
Ony mengingatkan bahwa empat kecamatan tersebut merupakan kawasan strategis penopang sektor pertanian dan ketahanan pangan Tuban dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, cabai, serta hortikultura. Namun, luapan air sungai saban tahun merendam puluhan hingga ratusan hektare lahan pertanian dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 80 sentimeter.
“Wilayah Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan daerah. Karena itu, persoalan banjir tidak boleh hanya dipandang sebagai bencana musiman, tetapi harus ditangani melalui langkah mitigasi yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Ony Setiawan.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut membeberkan, genangan air berulang tak hanya merusak tanaman, memaksa petani panen dini, dan mengganggu pola tanam. Dampak banjir luapan Bengawan Solo juga merembet melumpuhkan sektor peternakan, perikanan, UMKM, industri kreatif, hingga pariwisata daerah.
Melihat besarnya dampak kerugian ekonomi masyarakat tersebut, Ony mendorong adanya sinergi dan kolaborasi lintas tingkat, mulai dari pemerintah desa, Pemkab Tuban, Pemprov Jatim, hingga pemerintah pusat.
Guna mengurangi risiko banjir secara jangka panjang, Ony menyodorkan beberapa langkah strategis pembangunan infrastruktur pengendali banjir, di antaranya optimalisasi fungsi Waduk Jabung, pembangunan tanggul pengendali, penyediaan mesin pompa air darurat, serta penataan ulang jaringan irigasi dan drainase desa.
Baca Juga : DPRD Kabupaten Malang Bahas Raperda PT BPR Artha Kanjuruhan, Upaya Dongkrak PAD
“Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kerugian ekonomi setiap musim hujan. Kita ingin produktivitas pertanian tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegasnya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam agenda reses ini, kata Ony, akan dikawal dan diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Timur agar program mitigasi banjir di kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo dapat terealisasi secara komprehensif.
