JATIMTIMES - Pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) masih menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi lantaran komposisi anggaran porsi terbesar justru dialokasikan untuk latihan dasar kemiliteran (Latsarmil), bukan pembelajaran koperasi.
Polemik ini ramai setelah mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Ardianto Satriawan, mengunggah rincian biaya pelatihan melalui akun X miliknya. Ia menyoroti besarnya anggaran yang mencapai Rp45 juta untuk setiap peserta.
Baca Juga : FIA UB Subsidi Sertifikasi BNSP, Bekali Mahasiswa Lebih Siap Masuk Dunia Kerja
"GILAAA ternyata biaya pelatihan manajer kopdes ini perorang: 45 juta rupiah!! 30 juta latihan militer. 15 juta untuk substansi koperasi. Untuk 30.000 orang jadi 1,35 T!," tulis Ardiant, dikutip Rabu (8/7/2026).
Ia juga membandingkan nilai anggaran tersebut dengan kebutuhan di sektor pendidikan. "Dana segini bisa menggratiskan UKT berapa puluh ribu mahasiswa se Indonesia," lanjutnya.
Unggahan tersebut sontak menuai perhatian warganet. Banyak yang mempertanyakan alasan pelatihan calon manajer koperasi justru mengalokasikan anggaran lebih besar untuk latihan militer dibanding materi pengelolaan koperasi.
"Oalah pantesan ngebet banget ngadain pelatihan militer kayak gini, ternyata anggarannya besar toh. Bullshit dibilang latihan bela negara yg ada another project maling duit negara," tulis akun @enola****.
Komentar lain juga mempertanyakan relevansi latihan militer dengan tugas seorang manajer koperasi.
"Nah kan jd udah pada tau kan kenapa ada latihan tembak menembak ini dipaksain ada. Yup bener proyek cuan," tulis @oarr****.
Sementara akun @sca***** menilai porsi anggarannya tidak masuk akal. "Bijimane ceritanya pelatihan untuk calon manajer, tapi gedean anggaran untuk pelatihan militernya. Coba pikirkan pake logika."
Sorotan serupa sebelumnya juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Ia mengungkapkan pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih dirancang berlangsung selama 45 hari, terdiri dari 30 hari latihan dasar kemiliteran dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.
Menurutnya, total biaya pelatihan diperkirakan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta.
"Berdasarkan kriteria pelatihan, untuk tujuh hari menghabiskan Rp5 juta per peserta. Maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin.
Baca Juga : SiLPA Ratusan Miliar Belum Tuntas, Pemkot Malang Berdalih Imbas Perubahan Regulasi
TB Hasanuddin menilai anggaran tersebut bisa jauh lebih efisien apabila komponen latihan militer dihapus dan pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial, pengelolaan usaha, hingga tata kelola koperasi.
"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua per tiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," katanya.
Ia menambahkan, jika skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai sekitar 35.476 orang, potensi penghematan anggaran negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah merekrut sekitar 35.476 orang untuk menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Peserta yang lolos seleksi akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
Sebelum bertugas, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan yang awalnya dirancang berlangsung selama 45 hari. Program tersebut terdiri atas 30 hari Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar 67 Satuan Pendidikan (Satdik) di berbagai daerah, kemudian dilanjutkan 15 hari pembelajaran manajerial koperasi.
Namun lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil hingga Sabtu (27/6/2026).
Setelah insiden tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memutuskan menghentikan pelaksanaan Latsarmil. Sebagai gantinya, peserta akan mengikuti pembekalan bela negara yang dipadukan dengan materi manajerial, tanpa lagi menjalani latihan dasar kemiliteran seperti skema sebelumnya.
