JATIMTIMES - Upaya menghidupkan kembali angkot sebagai tulang punggung transportasi publik di Kota Malang mendapat dorongan penuh dari DPRD Kota Malang. Tak tanggung-tanggung, hampir Rp2 miliar disiapkan pada APBD 2026 untuk peremajaan angkot yang bakal difungsikan sebagai feeder Trans Jatim.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan legislatif ingin memastikan angkot tetap punya masa depan di tengah hadirnya layanan bus modern Trans Jatim.
Baca Juga : Bus Trans Jatim Ramai Penumpang, Angkot di Terminal Kota Batu Ikut Diserbu
“Kita support anggaran di tahun 2026 sekitar Rp2 miliar untuk feedernya. Sebagian dari anggaran itu untuk peremajaan unit angkot,” ujar Mia, sapaan akrabnya, Kamis (27/11/2025).
Mia menegaskan bahwa pemberdayaan angkot tak bisa ditawar. Selain menjadi moda pengumpan (feeder) bagi koridor Trans Jatim, angkot juga disiapkan untuk memperkuat layanan transportasi pelajar.
“Angkot itu kita berdayakan sebagai feeder juga,” tegasnya.
Ia menilai hadirnya Trans Jatim membawa standar baru transportasi yang aman dan nyaman, namun tetap membutuhkan evaluasi menyeluruh agar kendala yang muncul di lapangan bisa segera diperbaiki.
Amithya berharap kombinasi Trans Jatim dan angkot feeder nantinya mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Ini hal baik. Tapi harus melihat animo masyarakat seperti apa, karena layanan ini masih baru,” lanjutnya.
Dukungan DPRD juga diamini oleh perwakilan sopir angkot, Stefanus. Menurutnya, peremajaan armada memang menjadi kebutuhan mendesak agar angkot bisa memberi layanan lebih aman dan nyaman.
Baca Juga : Bapemperda DPRD Jatim: Pajak Alat Berat Batal Dihapus, Pemungutan Ditunda Hingga 2029
Yang tak kalah penting, Stefanus memastikan para sopir kini menerima kehadiran Trans Jatim, setelah tercapai sejumlah kesepakatan dengan Pemkot Malang.
“Yang terpenting, semua kembali ke rekan-rekan angkot. Tidak ada masalah lagi, karena kebijakan Pemkot Malang dan DPRD sudah bertemu,” ujarnya.
Kesepakatan paling krusial adalah pengalihan bus sekolah Pemkot Malang ke angkot, sehingga sopir tetap mendapat ruang usaha di tengah transformasi layanan transportasi kota.
“Segera saja Pemkot Malang menepati janji. Bus sekolah dialihkan ke angkot. Akhirnya rekan-rekan bisa menerima,” tegasnya.
