JATIMTIMES – Suasana Balai Kota Koesoemo Wicitro, Kamis siang (11/9/2025), dipenuhi aura keseriusan sekaligus optimisme. Para pejabat Kota Blitar, mulai dari Wali Kota, Sekretaris Daerah, hingga lurah se-kota hadir berbaur bersama tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan balutan batik Prabha, mereka mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (monev) program percontohan Kota/Kabupaten Antikorupsi 2025.
Bagi Kota Blitar, forum ini bukan sekadar agenda rutin. Ini adalah kesempatan menegaskan komitmen untuk menata tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Apalagi, Kota Blitar terpilih sebagai salah satu dari tiga daerah percontohan nasional bersama Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Baca Juga : Kolaborasi dengan Rumah BUMN Blitar, Disperdagin Kota Kediri Gelar Seminar Keamanan Siber
Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, menuturkan rasa syukurnya karena Blitar dipercaya KPK sebagai laboratorium integritas daerah. Ia menyebut, hingga 8 September 2025, nilai pemenuhan indikator Kota Antikorupsi Blitar sudah mencapai 77,5.
“Komitmen untuk memberantas korupsi bukanlah slogan, melainkan kewajiban moral dan amanat konstitusi yang harus kita junjung tinggi,” ujarnya di hadapan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan. Ia menyebut, praktik korupsi bukan hanya merusak sendi perekonomian daerah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, setiap program pembangunan di Kota Blitar diarahkan untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Mas Ibin menambahkan, Pemkot Blitar telah menempuh langkah-langkah konkret, mulai dari digitalisasi layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), penerapan sistem e-planning dan e-budgeting, hingga penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Masih ada ruang perbaikan, dan kami terbuka menerima masukan dari tim monitoring. Hasil evaluasi ini akan jadi dasar langkah kami memperkuat sistem tata kelola ke depan,” kata dia.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedi Arham, yang hadir bersama analis pemberantasan tipikor KPK, Desi Aryati Sulastri, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Blitar. Menurutnya, capaian Blitar menunjukkan kemajuan signifikan.
“Dari angka awal 38,35, kini sudah naik menjadi 78. Artinya tinggal kurang dua poin lagi untuk mencapai ambang batas tertinggi 80,” ungkap Ariz. Ia menambahkan, dari enam komponen penilaian, hanya indikator peran serta masyarakat yang masih perlu diperkuat, khususnya melalui penambahan agen perubahan atau penyuluh antikorupsi dari kalangan warga.
Ariz menegaskan, peran masyarakat menjadi kunci agar program antikorupsi tidak berhenti pada dokumen atau regulasi, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya. Ia menjelaskan, setelah monev, KPK akan melakukan penilaian akhir bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri. Daerah yang memenuhi ambang batas akan menerima penghargaan pada perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
“Capaian ini tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa aspirasi publik benar-benar terwadahi, agar kegiatan antikorupsi memberi manfaat nyata,” katanya.
Sebelum forum pleno di balai kota, tim KPK lebih dulu meninjau dua unit pelayanan publik: MPP dan RSUD Mardi Waluyo. Keduanya dianggap strategis karena bersentuhan langsung dengan warga. Digitalisasi layanan, transparansi biaya, dan keterbukaan informasi menjadi tolok ukur penting dalam monev.
Baca Juga : Dalih Amal Palsu, WN Pakistan Dideportasi Imigrasi Blitar
Mas Ibin menegaskan, langkah digitalisasi bukan sekadar efisiensi administrasi, melainkan strategi membangun kepercayaan. “Kami ingin memastikan pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan terhindar dari praktik pungli,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Mas Ibin juga mengingatkan bahwa membangun sistem antikorupsi adalah proses berkelanjutan. Ia menyebut hal ini selaras dengan misi ketiga RPJMD Kota Blitar 2025–2029: mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tata kelola berbasis smart governance.
“Integritas bukan pilihan, melainkan keharusan bagi setiap aparatur negara,” katanya menekankan.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memandang pencegahan korupsi sebagai tanggung jawab bersama. Evaluasi dari KPK, menurutnya, harus dijadikan pijakan untuk terus memperbaiki diri.
Kunjungan KPK kali ini merupakan yang keempat sejak program percontohan dimulai. Serangkaian bimbingan teknis antikorupsi juga telah dilaksanakan. Bagi Kota Blitar, yang dikenal sebagai Kota Bung Karno, momentum ini penting untuk meneguhkan identitas kota yang menjunjung tinggi nilai integritas.
“Semoga dengan program ini, Kota Blitar menjadi kota yang lebih berintegritas dan lebih optimal dalam upaya pencegahan korupsi,” ucap Mas Ibin.
Dengan pencapaian sementara 78 poin, Kota Blitar hanya tinggal selangkah lagi untuk meraih predikat Kota Antikorupsi 2025. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dukungan masyarakat, komitmen birokrasi, dan pendampingan KPK menjadi kombinasi yang membuat Kota Blitar percaya diri.
Seperti dikatakan Ariz, kunci keberhasilan terletak pada agen perubahan yang lahir dari masyarakat sendiri. Ketika integritas menjadi budaya bersama, Kota Blitar bukan hanya meraih penghargaan, tetapi juga menorehkan jejak sebagai kota yang menolak kompromi terhadap korupsi.
