JATIMTIMES – Sisa-sisa kerusuhan akhir Agustus lalu masih terasa di kompleks Gedung DPRD Kabupaten Blitar. Kaca pecah, meja kursi hilang, hingga ruang paripurna yang porak-poranda menjadi saksi amukan massa tak dikenal. Meski aparat telah menetapkan 26 tersangka, jejak kerusakan belum sepenuhnya terhapus.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong alokasi dana perbaikan masuk dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Usulan itu muncul setelah dewan menilai sejumlah fasilitas vital tak lagi bisa dipakai.
Baca Juga : Maulid Nabi dan Milad BKPRMI di Makam Bung Karno, Wali Kota Blitar Ajak Perkuat Ukhuwah dan Kebangsaan
“Karena kondisinya banyak fasilitas yang hilang, insyallah ada anggaran perbaikan di PAK, tapi tidak banyak,” ujarnya usai rapat paripurna, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, fokus perbaikan diarahkan ke ruang rapat paripurna dan sejumlah ruang administrasi yang langsung berkaitan dengan kerja legislatif. Ia menegaskan, skema perbaikan dilakukan bertahap, dengan prioritas pada fasilitas yang benar-benar menunjang kinerja DPRD.
“Untuk yang urgent kami perbaiki dulu. Nanti bertahap, yang penting fungsi lembaga tetap berjalan,” katanya.
Meski begitu, Supriadi tidak merinci berapa besar anggaran yang diusulkan dalam PAK APBD 2025. Ia hanya menekankan bahwa kebutuhan mendesak lebih diutamakan ketimbang membenahi seluruh gedung sekaligus.
Bupati Blitar, Rijanto, menambahkan bahwa perbaikan gedung DPRD memang masuk agenda Pemkab. Ia menyebut pemerintah pusat turut meminta data detail kerusakan, meski hingga kini belum jelas apakah ada dukungan anggaran dari Jakarta.
Baca Juga : Kalender Jawa Rabu Kliwon, 10 September 2025: Watak Weton, Rezeki, Jodoh, dan Hari Baik
“Dari pusat juga minta data, tapi kami belum mendapat petunjuk apakah ada dukungan atau tidak. Kalau tidak ada, tentu akan kita cover dari APBD,” katanya.
Pemulihan gedung DPRD Blitar terus berjalan. Dari ruang sidang yang sempat porak-poranda, kini perlahan dibenahi agar pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
