JATIMTIMES - Ruang Rapat Paripurna DPRD Magetan menjadi saksi perjuangan para peternak ayam petelur dalam menyampaikan jeritan hati mereka, Sabtu (8/8/2026). 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono Caping dari Komisi IV DPR RI membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, menggelar audiensi langsung bersama puluhan peternak. Audiensi ini guna merespons anjloknya harga telur di Magetan serta melambungnya harga pakan ternak yang kian menekan keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Baca Juga : Membuka Pasar Lebih Luas dan Mendengarkan Aspirasi: PNM Sediakan Ruang Tumbuh bagi Pengusaha Malang

Dalam forum tersebut, Riyono Caping mengapresiasi kepekaan jajaran DPRD Magetan dan Pemkab Magetan yang dinilai sangat responsif. Pertemuan ini merupakan langkah  lanjutan setelah komunikasi intensif yang dibangun sejak satu bulan lalu untuk mengurai persoalan mendasar di sektor perunggasan Magetan.

Terdapat tiga isu utama yang dibahas secara mendalam: stabilisasi harga telur, pembatasan kenaikan harga pakan pabrikan, serta kepastian serapan telur peternak di pasar.

"Sudah satu bulan yang lalu kami juga sudah bertemu dengan peternak-peternak Kabupaten Magetan untuk mencari solusi bersama-sama berkaitan dengan kondisi: pertama harga telur, kedua harga pakan, dan ketiga serapan pasar yang ini sudah menjadi masalah secara umum," ujar legislator PKS dari Komisi IV DPR RI tersebut.

Riyono Caping menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung isu peternakan Magetan ke tingkat pusat. Ia menargetkan adanya hasil nyata pada bulan Agustus ini, terutama terkait komitmen pabrikan pakan agar tidak menaikkan harga secara sepihak.

"Di bulan Agustus ini mudah-mudahan akan ada hasilnya, mulai dari serapan untuk telur, kemudian juga harga pakan yang tidak boleh naik. Saya tegas menyampaikan, kalau ada Kadis dari Pemkab Magetan atau teman-teman di DPRD Magetan menemukan pabrikan menaikkan harga pakan, silakan sampaikan kepada kami. Itu akan kami tindak lanjuti karena tidak mematuhi keputusan pemerintah pusat," tegas Riyono Caping.

Sebagai langkah taktis menekan biaya produksi peternak, legislator Fraksi PKS ini turut mendorong percepatan distribusi jagung SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) hingga 150 ribu ton agar segera dirasakan manfaatnya oleh para peternak kecil di Magetan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, memastikan bahwa lembaga legislatif daerah siap berdiri di garis depan demi membela kepentingan para peternak ayam petelur Magetan.

"Kita yang di DPRD Magetan akan terus mendorong, memperjuangkan, dan menyuarakan apa-apa yang menjadi keluhan para peternak yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Kita akan terus berkoordinasi dengan DPR RI, dengan Pemkab Magetan supaya segera terjadi stabilitas harga," tegas Rita Haryati.

Baca Juga : Nasim Khan Kawal Keluhan Masyarakat Situbondo soal Akses Perbankan

Di sisi lain, perwakilan peternak Magetan membeberkan beratnya operasional akibat ketidakseimbangan antara harga pakan ternak dan harga jual telur di pasaran, ditambah ancaman oversupply.

"Minggu-minggu ini pakan sempat tidak naik, tapi minggu-minggu sebelumnya itu naik terus setiap minggu. Kenaikan harga pakan ini tidak seimbang dengan kenaikan harga telur. Kemudian yang kedua, terkait masalah oversupply juga terjadi, di mana-mana kita belum bisa mengatasi penjualan," ungkap salah satu perwakilan peternak di hadapan jajaran forum.

Guna memberikan perlindungan hukum peternak rakyat, pihak peternak mendesak adanya penguatan regulasi nasional terkait pembatasan porsi budidaya bagi perusahaan besar (integrator).

"Kami mengusulkan perlunya penguatan Permentan 32 Tahun 2017. Kalau bisa dinaikkan menjadi undang-undang atau minimal Peraturan Presiden, agar peternak rakyat diberikan porsi 100% untuk pembudidaya. Sebab, kalau di Permentan saat ini integrator masih boleh berbudidaya 2%, dan pengawasan 2% ini yang sangat sulit dilakukan di lapangan," terangnya.

Para peternak berharap audiensi ini tidak sekadar menjadi ajang penampungan aspirasi, melainkan melahirkan regulasi serta intervensi harga yang konkret sebelum periode Agustus berakhir.