JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi menekankan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dan gotong royong bersama lintas stakeholder di momentum Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XXIII yang digelar di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
Dalam kegiatan BBGRM XXIII yang mengusung tema "Penguatan Kemandirian Desa menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara" yang juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, Kepala DPMD Kabupaten Malang Nurcahyo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Anis Zaidah Sanusi serta jajaran Forkopimcam Pujon, Sanusi mengatakan bahwa gotong royong bukan hanya budaya yang diwariskan ke setiap generasi bangsa.
Baca Juga : Semangat Hari Pendidikan Nasional, MPM Honda Jatim Terima Ribuan Siswa SMK
"Gotong royong juga sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Di Kabupaten Malang tidak ada single power atau kepemimpinan tunggal. Yang kami jalankan adalah kepemimpinan kolaboratif," ungkap Sanusi dalam sambutannya, Selasa (19/5/2026).
Ia menyebut, keberhasilan pembangunan yang ada di Kabupaten Malang merupakan hasil dari sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepala desa serta seluruh elemen masyarakat yang terus berjalan harmonis. Menurut dia, kolaborasi yang telah terbangun menghasilkan transformasi nyata di berbagai sektor strategis. Di antaranya pada bidang kesehatan dan sosial, angka stunting di Kabupaten Malang dapat menurun secara signifikan.
Pada awal-awal memimpin Kabupaten Malang, nagka stunting masih berada di angka 23 persen. Namun seiring berjalannya waktu dan berbagai upaya yang telah dilakukan, angka stunting berhasil turun hingga 5,85 persen sesuai data bulan timbang Februari 2026.
Penurunan stunting ini merupakan hasil dari sinergitas yang terjalin dari berbagai stakeholder. Salah satunya melalui program anak asuh yang melibatkan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang serta lintas stakeholder di luar pemerintah daerah.
"Sementara itu, angla dispensasi pernikahan dini yang sebelumnya mencapai 2.300 kasus, kini turun signifikan menjadi sekitar 300 kasus, berkat edukasi lintas organidasi dan keterlibatan aktif masyarakat," ujar Sanusi.
Selanjutnya, di sektor pendidikan, juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sanusi menyebut pada saat awal dirinya memimpin Kabupaten Malang, penilaian Ombudsman RI terhadap pendidikan Kabupaten Malang berada di angka 32. Lalu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, penilaian terhadap pendidikan Kabupaten Malang meningkat menjadi 81 di Februari 2026 lalu.
"Ribuan siswa pun berhasil meraih nilai rata-rata di atas sembilan, sehingga semakin mudah menembus sekolah unggulan, termasuk SMA Taruna Nusantara," kata Sanusi.
Baca Juga : Deklarasi SPMB 2026, Pemkot Malang Perkuat Pengawasan dan Buka Posko Aduan
Kemudian, mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dalam lima tahun ke belakang juga menunjukkan hasil yang terus meningkat. Di tahun 2021 pertumbuan ekonomi Kabupaten Malang tercatat sebesar 3,12 persen; tahun 2022 sebesar 5,13 persen; tahun 2023 sebesar 5,00 persen; tahun 2024 sebesar 4,96 persen; serta tahun 2025 sebesar 5,92 persen. Angka ini mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwullan I berada di angka 5,61 persen.
"Tingginya kepercayaan investor ditandai dengan masuknya investasi dari Prancis, pembangunan Rumah Sakit Mitra Keluarga di dekat Exit Tol Singosari, pembangunan Rumah Sakit Hermina Kepanjen, hingga pembangunan perguruan tinggi dari kampus-kampus besar di Malang Raya seperti Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, hingga UIN Maliki Malang," beber Sanusi.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah menyebut Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang banyak mendapatkan rezeki atau keberkahan. Hal itu merupakan hasil kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, lintas stakeholder serta masyarakat luas Kabupaten Malang.
"Kemudahan perizinan dan dukungan kepala desa terhadal investasi membuat para menteri dan pemerintah pusat nyaman menempatkan berbagai program nasional di Kabupaten Malang, termasuk pembangunan jalan dari Gondanglegi-Simpang Balekambang dengan anggaran sekitar Rp 800 milliar," jelas Sanusi.
Sementara itu, di momentum BBGRM XXIII di Kabupaten Malang ini, semangat gotong royong diharapkan terus menjadi energi utama dalam membangun desa, memperkuat persatuan, serta mendorong Kabupaten Malang menjadi gerbang kemajuan Jawa Timur dan Indonesia.
