JATIMTIMES – Harapan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur (Jatim) agar pemerintah provinsi membentuk struktur organisasi baru yang fokus pada pembinaan perusahaan daerah mendapat respons positif.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesepakatannya atas rekomendasi pembentukan badan atau biro khusus untuk mengawal performa BUMD secara lebih profesional.
Baca Juga : Kota Malang Borong Dua Penghargaan Halal 2026, Wali Kota Wahyu Tancap Gas Perkuat UMKM
Khofifah mengungkapkan bahwa gagasan mengenai lembaga pengelola BUMD ini sebenarnya sudah menjadi prioritasnya sejak awal menjabat. Ia menilai Jatim dengan aset dan skala ekonomi yang besar sudah selayaknya memiliki institusi khusus, serupa dengan model yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada usulan yang saya baca, bahwa mereka (DPRD) mengusulkan ada badan pengelola BUMD. Saya ingin menyampaikan, saya sangat setuju badan pengelola BUMD itu sudah sejak tahun 2018 saya upayakan," ujar Khofifah di Gedung DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
Khofifah membeberkan bahwa dirinya telah berulang kali melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di berbagai periode kepemimpinan untuk meminta ruang struktur tersebut. Upaya ini dilakukan secara konsisten sebagai langkah reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim.
"Setelah diumumkan sebagai pemenang di 2018, saya sudah sowan Pak Mendagri waktu itu, almarhum Mas Tjahjo (Mantan Mendagri Tjahjo Kumolo). Saya menyampaikan, 'Mas Tjahjo, saya minta tolong ini kita diberi ruang untuk menyiapkan struktur untuk pengelolaan BUMD'. Ketika beliau menjadi Menpan pun saya sowan lagi," kenang Khofifah.
Upaya tersebut terus dilanjutkan hingga saat ini. Khofifah mengaku telah menyampaikan kembali kebutuhan mendesak ini kepada Menteri PAN-RB saat ini, Rini Widyantini, termasuk dalam pertemuan formal di Gedung Negara Grahadi.
“Bahkan ketika bulan puasa, Bu Rini ke Grahadi, saya pun menyampaikan kembali. Ada Pak Wagub, ada Pak Sekda. Saya bilang, 'Bu Rini, kita ini membutuhkan badan pengelola BUMD'. Saya sudah menyampaikan ke Bu Rini dua kali,” tuturnya.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Jawab Sederet Kritik DPRD Jatim soal BUMD: Jangan Digebyah-Uyah
Dukungan Gubernur ini sejalan dengan temuan Pansus BUMD DPRD Jatim yang merekomendasikan restrukturisasi total dan pembentukan biro khusus. Langkah ini dipicu oleh evaluasi terhadap ketimpangan kontribusi dividen antar-BUMD serta perlunya pengawasan yang lebih melekat agar perusahaan daerah tidak hanya menjadi beban belanja APBD.
Khofifah menyambut baik poin-poin Good Corporate Governance (GCG) dan produktivitas yang ditekankan dalam laporan Pansus. Menurutnya, keberadaan biro khusus nantinya akan menjadi kunci agar evaluasi dan perbaikan kinerja BUMD berjalan optimal sesuai jadwal yang diharapkan.
"Jadi sebetulnya ada rekomendasi-rekomendasi yang memang kita membutuhkan keputusan dari institusi yang berwenang yaitu Kemenpan RB. Kita memang membutuhkan badan pengelola BUMD agar perbaikan-perbaikan ini bisa berjalan optimal," pungkas Khofifah.
