JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Malang Nomor: 2297 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja aparatur penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengatur mekanisme penerapan Work Form Home (WFH) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keluarnya SE Bupati Malang tersebut merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya SE Menteri Dalam Negeri (Memdagri) RI Nomor: 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
Baca Juga : Produksi Keripik Tempe Sanan Tertekan, Perajin Siasati Kenaikan Harga Kedelai dan Kemasan
"Untuk WFH ASN sudah saya kasih edaran. Jadi kita laksanakan WFH ASN sesuai dengan SE Mendagri itu kita laksanakan di Hari Jumat," ungkap Sanusi kepada JatimTIMES.com.
Menurutnya, penerapan WFH berlaku bagi sebagian ASN di lingkungan Pemkab Malang yang tidak memberikan pelayanan publik. Namun untuk tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tidak termasuk ASN Pemkab Malang yang harus menjalani WFH setiap hari Jumat.
"Perizinan sesuai dengan SE Mendagri itu dan untuk pemantauannya nanti melalui Inspektorat Daerah dan BKPSDM," ujar Sanusi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menambahkan, bahwa untuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari SE Bupati Malang telah diterbitkan melalui SE Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tertanggal 7 April 2026.
"Untuk juklak dan juknis WFH sebagai tindak lanjut SE Bupati yang lalu terkait implementasi dan pelaporan serta pengawasannya, telah kami terbitkan SE Sekretaris Daerah tertanggal 7 April 2026," tutur Nurman.
Di mana dalam SE Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tersebut telah diatur agar setiap kepala perangkat daerah wajib mengatur dan menetapkan sistem kerja WFH bagi ASN secara terbatas dan terukur maksimal 100 persen dari jumlah pegawai setiap hari Jumat terhitung mulai tanggal 1 April 2026 tanpa mengurangi produktivitas kinerja organisasi dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM dan Inspektur Kabupaten Malang.
Lalu, bagi ASN yang WFH wajib melakukan presensi melalui aplikasi mobile e-presensi Kabupaten Malang (presensi kehadiran dan kepulangan) dan foto selfie dengan geotagging sebanyak tiga kali yaitu pagi maksimal pukul 07.30 WIB, siang maksimal pukul 13.00 WIB dan sore maksimal pukul 16.00 WIB.
Baca Juga : Sidak Puskesmas, Bupati Jember Ingatkan Layanan Pasien UHC dan Mandiri Secara Adil
Selain itu, setiap kepala perangkat daerah juga diminta untuk memastikan pelaksanaan WFH berjalan dengan menyusun laporan pelaksanaan WFH dilengkapi dengan bukti atau output laporan kinerja dan presensi pegawai pada saat WFH dengan melampirkan nota dinas pelaporan internal, daftar kehadiran pegawai dan rekapitulasi kehadiran pegawai.
Kemudian setiap kepala perangkat daerah juga diminta untuk mengirimkan laporan pelaksanaan WFH dalam bentuk PDF melalui tautan google drive maksimal hari Senin pada minggu berikutnya. Untuk tautan google drive dapat menghubungi tim teknis dari BKPSDM Kabupaten Malang atas nama Bagas Maulana dengan nomor handphone 085641506857.
Selanjutnya setiap kepala perangkat daerah juga diminta untuk mendokumentasikan foto selfie dengan geotagging pegawai di lingkungannya yang melaksanakan WFH sebagaimana angka dua dalam google drive masing-masing perangkat daerah dan mengisi pada tautan https://bit.ly/PRESENSIWFHPEMKABMALANG.
Untuk hak cuti ASN pada saat WFH diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terakhir, atasa langsung wajib melakukan pengawasan melekat dan bertanggung jawab atas kinerja dan kedisiplinan bawahnya. Untuk pelanggaran atas pelaksanaan WFH ini akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
