JATIMTIMES - Usai direnovasi, Alun-Alun Merdeka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini sorotan bukan karena kondisi fasilitas umum (fasum) yang buruk atau karena masih kurang, namun karena fasum berupa toilet di Alun-Alun Merdeka bertarif dan tidak dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Sebagai informasi, hal tersebut beberapa waktu lalu sempat viral saat diunggah oleh netizen di media sosial. Dalam unggahan tersebut seorang wanita paruh baya tengah meladeni seseorang yang bertanya karena toilet di Alun-Alun Merdeka berbayar.
Baca Juga : MPM Honda Jatim Hadirkan Bale Santai Honda 2026, Temani Pemudik Beristirahat Nyaman
Dalam video tersebut wanita tersebut menjelaskan bahwa fasum toilet tersebut merupakan milik Pemkot Malang. Namun pengelolaan dilakukan oleh wanita tersebut, mulai dari membersihkan, hingga membayar tagihan listrik.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan bahwa kondisi tersebut imbas dari keterbatasan anggaran pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH). Sehingga, pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni kelompok masyarakat (pokmas).
"Ya karena memang anggarannya (RTH) terbatas, makanya untuk pengelolaan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, nah ini kebijakannya kepada kelompok masyarakat. Itu kebijakan pimpinan," jelas Dito, Minggu (15/3/2026).
Namun menurutnya, kewenganan dan kewajiban pemeliharaan RTH terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Sehingga, keterbatasan anggaran tersebut kemungkinan juga akan berdampak pada RTH lain yang ada di Kota Malang. "Kalau kewenangannya (pemeliharaan) tetap di DLH, tapi anggarannya memang terbatas, hanya Rp 275 juta dalam satu tahun," jelas Dito.
Informasi didapat JatimTIMES, pagu anggaran untuk RTH di Kota Malang pada tahun 2025 lalu sebesar Rp 7,5 miliar. Hingga november tahun 2025, anggaran tersebut hanya terserap hingga sekitar 85,41 persen atau sebesar Rp 6,4 Miliar.
Baca Juga : CPNS 2026 Mulai Disiapkan, MenPAN-RB Minta Instansi Ajukan Formasi ASN Sebelum 31 Maret
"Jadi dampaknya bukan hanya di Alun-Alun Merdeka saja, bisa jadi di RTH yang lain. DLH memang harus bekerja keras untuk memilah mana yang urgent. Karena, contohnya saja dengan cuaca seperti ini, bisa saja banyak permintaan pemangkasan pohon atau ranting di RTH, namun karena anggaran terbatas jadi tidak terlaksana," kata Dito.
Namun dirinya menyarankan ada sejumlah hal yang dinilai dapat menjadi solusi. Salah satunya dengan melibatkan berbagai pihak untuk turut menjaga RTH sebagai salah satu fasum yang ada di Kota Malang, selain itu juga turut melibatkan dalam pemeliharaannya.
"Misalnya di Alun-Alun Merdeka, kemarin kan dibangun Bank Jatim, mungkin bisa mengajukan anggaran untuk pemeliharaannya juga, bisa pakai skema CSR. Selain pihak swasta, juga bisa merumuskan skema-skema lain yang melibatkan pokmas, hingga pokdarwis," jelas Dito.
