JATIMTIMES — Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja BUMD yang dibentuk DPRD Jawa Timur (Jatim) memberi sinyal kuat akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah daerah. Evaluasi tak lagi hanya berbasis laporan internal, tetapi dilakukan dengan membandingkan kinerja BUMD Jatim dengan sejumlah provinsi lain.
Di saat yang sama, Pansus juga membuka opsi bersih-bersih terhadap sumber daya manusia yang dinilai tidak produktif. Wakil Ketua Pansus Abdullah Abu Bakar menegaskan bahwa proses pembahasan berjalan progresif namun tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.
Baca Juga : Hadapi Arus Mudik Lebaran, Pemprov Jatim Percepat Perbaikan Jalan Rusak
“So far so good, Pansus berjalan dengan bagus. Cuma kami tidak gegabah untuk memberi putusannya. Sehingga yang sedang kami lakukan sekarang ini tidak hanya mendalami, tapi kami juga membandingkan dengan berbagai provinsi yang lain,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, langkah komparatif itu penting agar data yang digunakan benar-benar setara dan tidak bias.
“Sehingga kami memperoleh data-data yang cukup signifikan, datanya yang benar-benar bisa dibandingkan apple to apple juga. Terkait dengan dividen yang diberikan, lalu juga terkait dengan dampak yang diberikan BUMD tersebut kepada seluruh masyarakat, lalu juga biaya operasional, nah itu juga," ungkapnya.
Adapun daerah yang menjadi rujukan pembanding antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jakarta. Salah satu contoh yang disorot adalah kinerja Jamkrida Jatim yang disebut akan mendapat suntikan modal Rp300 miliar. Abdullah menilai, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, komposisi penjaminan di Jatim perlu dicermati lebih dalam.
“Kayak Jamkrida contoh ya, seperti Jamkrida kan mau disuntik 300 miliar tuh. Nah, kalau kita lihat bahwa kita bandingkan antara Jateng dan Jatim. Itu yang Jatim itu Jamkrida yang dijamin, yang banyak, angkanya fantastis sekali, itu kredit yang konsumtif," paparnya.
Ia menegaskan, dominasi kredit konsumtif atau multiguna berpotensi menyimpang dari ruh awal pendirian Jamkrida.
“Kredit konsumtif itu namanya kredit multiguna, bukan justru UMKM-nya. Nah padahal Jamkrida itu dilahirkan untuk menjamin supaya UMKM yang tidak bankable, UMKM yang kurang dipercaya itu bisa dijamin oleh Jamkrida. Nah ini sudah kehilangan rohnya," tandasnya.
Menurutnya, bila kredit konsumtif sudah terlanjur besar, maka porsi penjaminan UMKM harus diperluas agar selaras dengan visi penguatan ekonomi daerah.
“Kalau umpamanya kredit konsumtif atau multigunanya itu katakan Rp200 - 100 miliar gitu ya, yang UMKM-nya dibuat dong Rp300 - 400 miliar gitu kan. Karena apa? Karena jelas bahwa Jatim itu pengen gedein UMKM," paparnya.
Ia mengingatkan agar angka besar tidak menutupi kualitas komposisi usaha. “Jadi jangan dibalik, nah ini kelihatannya angkanya gede tapi loh kok ternyata dalemnya enggak bagus. Misperception nih, ini salah alamat nih," lanjutnya.
Baca Juga : Pra-Musrenbang 2027 Digelar, Wali Kota Blitar Mas Ibin Matangkan Smart Governance dan Smart Economy
Selain aspek bisnis dan kontribusi dividen, Pansus juga menyoroti tata kelola internal BUMD, termasuk ketiadaan indikator kinerja yang terukur.
“Saya melihat beberapa tahun ini, satu tahun atau satu tahun lebih ini saya menjabat sebagai DPRD Provinsi, saya melihat kayak enggak ada KPI-nya. Jadi targetnya apa yang mau ditentukan. Kalau cuma buat, semua orang bisa buat.”
Ia berharap evaluasi berbasis perbandingan ini melahirkan rekomendasi konkret agar BUMD benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
“Saya berharap mudah-mudahan Pansus ini melahirkan pemikiran-pemikiran kritis yang kira-kira bisa membuat BUMD ini menyumbangkan dividen cukup besar.”
Tak hanya soal kinerja bisnis, Abdullah juga menegaskan pentingnya penertiban internal terhadap SDM yang tidak produktif—sebuah pesan yang mempertegas arah bersih-bersih BUMD.
“Dan saya berharap juga orang-orang yang gak bisa kerja di BUMD, yang hanya parkir doang, itu harus dibuang. Jangan ikut-ikut ngincipin uang masyarakat. Karena gak ada kerjanya, yaudah cuman gitu aja, ngapain?”
Dengan pendekatan komparatif dan tekanan pada profesionalisme, Pansus DPRD Jatim memberi pesan bahwa evaluasi kali ini bukan sekadar formalitas administratif. Pembandingan dengan provinsi lain menjadi tolok ukur untuk menguji daya saing sekaligus legitimasi kinerja BUMD. Jika tak mampu setara dalam kontribusi, tata kelola, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, maka pembenahan—bahkan bersih-bersih—bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
