10 Tahun Tanah Desa Lerpak di Tempati SMPN 3 Geger Tak Ada Kejelasan, Puluhan Pemuda Datangi DPRD dan Disdik Bangkalan  | Madura TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

10 Tahun Tanah Desa Lerpak di Tempati SMPN 3 Geger Tak Ada Kejelasan, Puluhan Pemuda Datangi DPRD dan Disdik Bangkalan 

Jun 06, 2022 19:13
Tampak, puluhan pemuda yang mengatasnamakan karang taruna Desa Lerpak, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setelah melakukan demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (6/6) (Foto: Imam/JatimTIMES) 
Tampak, puluhan pemuda yang mengatasnamakan karang taruna Desa Lerpak, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setelah melakukan demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (6/6) (Foto: Imam/JatimTIMES) 

JATIMTIMES - Persoalan tukar guling tanah yang ditempati oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Geger, tepatnya di Desa Lerpak, hingga saat ini dinilai belum ada kejelasan.

Akibatnya, puluhan pemuda yang mengatasnamakan karang taruna Desa Lerpak, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan. Mereka meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan oleh dinas terkait.

Baca Juga : Eksekutif Jelaskan Progres Penuntasan PT PBS dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi

Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Mailan Firori menuturkan, bahwa status tanah yang ditempati oleh SMPN 3 Geger, hingga saat ini belum jelas kepemilikannya. "Sudah 10 tahun tanah desa di tempati oleh SMPN 3 Geger tersebut belum ada kejelasan proses kepemilikannya," ungkapnya, Senin (6/6/2022). 

Padahal, menurut Undang-undang Permendagri No 4 Tahun 2007, pada Pasal 15 ayat 1 tentang pengelolaan kekayaan desa disebutkan bahwa kekayaan desa termasuk tanah tidak boleh dilakukan pelepasan hak kecuali untuk kepentingan umum. 

Atas dasar itu, pihaknya mendesak DPRD dan Disdik untuk segera menuntaskan proses tukar guling tanah kas desa yang ditempati SMPN 3 Geger dan segera melakukan evaluasi atas dugaan penyelewengan pengerjaan proyek, baik pembangunan, renovasi atau rehabilitasi yang dilakukan pada gedung SMPN 3 tersebut. 

"Kami tegaskan, agar DPRD menggunakan fungsinya untuk melakukan kontroling, sementara Disdik harus segera mengambil tindakan atas tidak jelasnya tanah desa yang ditempati SMPN 3 Geger tersebut," kata dia menegaskan. 

Sementara itu, Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menuturkan, bahwa pihaknya selaku wakil rakyat siap untuk menindaklanjuti terkait tukar guling tanah di SMPN 3 Geger. 

Akan tetapi, sebetulnya yang menjadi tahap awal salam proses tukar guling tanah ini adalah dari bawah, yakni dengan melakukan Musyawarah Desa (Musdes). Namun pihaknya masih mencari tahu apakah pihak desa telah memahami tahapan yang dimaksud atau belum.

"Makanya, di bawah itu seharusnya segera berkoordinasi dengan dinas terkait, agar kasus ini tidak berlarut-laruh hingga saat ini," ucapnya.

Selanjutnya, dia meminta kepada pihak Disdik agar memberikan dorongan kepada pihak desa terutama perihal teknis, agar pihak desa segera melakukan Musdes. 

Baca Juga : Ning Ita Kenalkan Dua Sekolah Bung Karno di Kota Mojokerto ke Generasi Milenial, Gunakan Sistem Digital

"Intinya, kalau dari kami akan berusaha maksimal mungkin untuk memproses dan membantu hal tersebut, namun nantinya warga dan para pemuda juga ikut andil dalam membantu kami” ungkap Nur Hasan. 

Setelah mendapat dukungan dari ketua Komisi D, peserta aksi kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor Dinas Pendidikan Bangkalan. 

Menanggapi peserta aksi, Kepala Disdik Kabupaten Bangkalan, Bambang Mustika mengatakan, terkait tukar guling tanah yang ditempati SMPN 3 Geger ini, dia mengaku segala bentuk perencanaan sudah ia lakukan. 

"Semoga yang kita rencanakan bisa segera terwujud, karena ending dati pengajuan proses tukar guling ini yang memutuskan adalah ibu Gubernur, bukan saya," kata Bambang, usai menerima masa aksi. 

Adapun, selama proses tukar guling ini menurutnya tidak melanggar rambu-rambunya dan regulasi yang berlaku. "Karena tanah yang di gantikan atau yang ditukar gulingkan itu harus lebih menguntungkan terhadap desa. Intinya tidak ada rambu-rambu yang di langgar, akan cepat prosesnya," ujarnya. 

Sementara, saat ditanya anggarannya terkait tukar guling ini, Bambang enggan memberikan rinciannya. "Jadi begini, kalau soal tanah ini kami gelondongan, dan itu akan diberikan kepada yang lebih di prioritaskan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
kabupaten Bangkalan DPRD Bangkalan

Berita Lainnya