Gelar Sosialisasi Pilkades Serentak, DPMD Ingatkan Pemilihan Harus Memenuhi Prokes | Madura TIMES

Gelar Sosialisasi Pilkades Serentak, DPMD Ingatkan Pemilihan Harus Memenuhi Prokes

Mar 24, 2021 16:10
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli saat ditemui usai menggelar sosialisasi Pilkades serentak 2021 di Hotel Utami, Jl. Trunojoyo (Foto: Syaiful Ramadhani/JatimTIMES)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli saat ditemui usai menggelar sosialisasi Pilkades serentak 2021 di Hotel Utami, Jl. Trunojoyo (Foto: Syaiful Ramadhani/JatimTIMES)

SUMENEPTIMES - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep meminta desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak 2021 harus memenuhi protokol kesehatan (prokes) covid-19.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli saat menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Hotel Utami, Jalan Trunojoyo, Rabu (24/3/2021).

Baca Juga : Sempat Dikeluhkan, Kades di Tulungagung Akhirnya Dapat Suntikan Dosis Pertama Vaksinasi Covid-19

"Dalam regulasinya, Pilkades serentak tahun ini tidak terlalu ada banyak perubahan cuma yang spesifik di masa pandemi, yakni pastinya sudah harus memenuhi prokes," kata Ramli, saat ditemui usai sosialisasi.

Dikatakan dia, secara teknis Pilkades serentak 2021 sudah ada batasan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang sudah mengatur tempat pemungutan suara (TPS) yang berbasis per dusun.

"Jadi memang sudah ditempatkan di masing-masing dusun, ini untuk memastikan tidak ada kerumunan. Kalau dulu bisa di satu tempat, hanya pintunya di satu dusun, sekarang justru TPS-nya di masing-masing dusun. Itupun ketika lebih 500 harus dipecah lagi menambah TPS kelipatan per-500," terangnya.

Sementara bagi seluruh penyelenggara meliputi panitia di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), relawan, dan satuan tugas (Satgas) covid-19 harus komplit untuk menyelaraskan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Sementara itu, pelaksanaan Pilkades serentak akan berlangsung pada tanggal 8 Juli mendatang. Namun, dirinya belum bisa memastikan secara pasti, sebab sosialisasi tersebut masih akan berlangsung hingga Kamis (25/3/2021) besok.

"Untuk kepastian tanggal pelaksanaan Pilkades serentak ini, Insya Allah besok akan dibahas," aku Ramli.

Selain itu, pihaknya juga menerangkan, bagi calon Kepala Desa (Kades) tidak diberi tempat khusus untuk stay (Manggung) sebagaimana biasanya diberlakukan saat pelaksanaan pencoblosan.

"Kami berlakukan sama kepada semua warga, khususnya yang punya hak pilih datang ke TPS itu hanya untuk menunaikan haknya. Selesai nyoblos silakan pulang. Sehingga itulah untuk menjamin memastikan tidak ada kerumunan," jelasnya.

Hal itu, lanjut dia, sudah masuk ke bagian pelaksanaan Prokes. Sementara untuk TPS, sambungnya, cukup dipersyaratkan menampilkan foto dan gambar calon.

"Habis ini, kita akan melanjutkan jadwal pembentukan panitia. Bupati sudah akan menetapkan jadwal tahapan. Jadi tidak suka-suka desa sekarang, semua tahapan sudah dibingkai dan dijadwal dengan keputusan Bupati," bebernya.

Baca Juga : Musrenbang RKPD, Ini Fokus Kota Malang Tahun 2022

Mekanisme rincinya, Ramli memaparkan, pertama sosialisasi, kedua pembentukan panitia, ketiga dibukanya pendaftaran calon.

"Jadi kalau dihitung dari sekarang, setengah bulan lagi sudah akan dibuka pengumuman penjaringan pendaftaran calon," paparnya.

Perlu diketahui, pembentukan panitia Pilkades serentak adalah wewenang BPD melalui forum musyawarah desa.

"BPD juga tidak serta merta menunjuk secara internal BPD, tapi harus melalui forum musyawarah desa untuk meminta masukan siapa-siapa yang representatif dari tiga unsur, meliputi lembaga kemasyarakatan Desa, perangkat desa, dan masyarakat," jelasnya.

Dari unsur masyarakatpun, menurutnya, harus berlabel tokoh-tokoh, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.

"Tentu kesehatannya sudah harus mengakomodir unsur perempuan, maka kami atur terus ini. Apabila dikemudian hari ternyata diantara panitia itu ada hubungan sedarah maka harus mengundurkan diri atau wajib diberhentikan. Itu nanti setelah ada penetapan calon," imbuhnya.

Ramli mengatakan, BPD sebagai lembaga pemerintahan Desa yang berfungsi mengawasi, secara otomatis memiliki tugas pengawasan.

"Apa yang ditampung melalui BPD dan masyarakat jika ada temuan pelanggaran, bisa langsung melalui BPD atau langsung kepada panitia yang wajib menindaklanjuti. Termasuk ada jadwal khusus yang diatur oleh Bupati, yakni ruang waktu untuk meminta masukan dari masyarakat. Waktunya tiga hari," pungkasnya.

Topik
Pilkades Serentak Kabupaten Sumenep penerapan prokes Protokol Kesehatan Berita Jatim

Berita Lainnya