Sederet Ormas Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja | Madura TIMES

Sederet Ormas Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja

Oct 11, 2020 11:33
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN Indonesia)
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN Indonesia)

Polemik soal pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law hingga kini masih hangat diperbincangkan.  Sejumlah organisasi kemasyarakatan (orman) pun turun menolak UU Cipta Kerja tersebut.  

Bahkan mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu pembatalan UU Cipta Kerja.  

Baca Juga : Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Ngaglik Kota Kediri Ditutup

Salah satu ormas yang meminta pembatalan UU Cipta Kerja ini yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).  MUI mengaku kecewa dengan pemerintah dan DPR yang menurutnya tidak mengindahkan masukan dari ormas Islam.  

MUI pun sejak awal menolak tegas terkait UU Cipta Kerja karena diklaim hanya menguntungkan pengusaha, investor asing dan cukong.  

Bahkan, MUI mengeluarkan surat keputusan nomor Kep-1730/DP-MUI/X/2020.  Dalam taklimat tersebut ,MUI mendukung upaya uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Mereka meminta agar para hakim konstitusi bisa bersikap adil dalam menyikapi masalah ini. "MUI mengingatkan kepada para hakim agung konstitusi untuk tetap istikamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah, dan martabatnya sebagai hakim yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar," kata MUI dalam taklimatnya.  

Desakan perppu untuk me batalkan UU Cipta Kerja juga datang dariIkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI menyatakan penerbitan perppu itu nantinya harus bisa menjamin hak-hak pekerja, kedaulatan pangan dan petani, kelestarian lingkungan dan kemuliaan tujuan pendidikan nasional dengan UU yang telah berjalan.  

Desakan tersebut disampaikan ICMI dalam pernyataan sikap resmi yang sudah ditandatangani Waketum ICM Priyo Budi Santoso dan Sekjen ICMI Mohammad Jafar Hafsah.

"Karena penolakan yang begitu luas dari kalangan masyarakat, ICMI mendesak agar diambil jalan keluar segera, presiden mengeluarkan perppu," tulis pernyataan sikap tersebut.

Baca Juga : Tolak Relokasi dan DED, ‘Swarane Wong Pasar’ Tertempel di Pasar Batu

Hal senada juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menilai UU Cipta Kerja itu merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.  

Said lantas meminta warga NU untuk bersikap tegas dalam menilai UU tersebut.  Lebih lanjut, Said menegaskan kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan.  

"Saya berharap NU bersikap untuk menyikapi UU yang baru saja diketok ini. Kita cari jalan keluar yang elegan seimbang dan tasawuth. Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin, terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan dan pendidikan," tegas Said.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020). Sejak itu,  kontroversi pun terjadi hingga membuat jutaan buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo penolakan UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

 

Topik
Presiden Joko Widodo Omnimbus Law Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Majelis Ulama Indonesia DPR RI

Berita Lainnya