Defisit BPJS Kesehatan Tembus Rp 28 Triliun, Pemerintah: Sepakat Iuran Dinaikkan | Madura TIMES

Defisit BPJS Kesehatan Tembus Rp 28 Triliun, Pemerintah: Sepakat Iuran Dinaikkan

Jul 30, 2019 17:06
Infografis kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun 2016. Kini pemerintah kembali sepakat untuk menaikkan iurannya. (Ist)
Infografis kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun 2016. Kini pemerintah kembali sepakat untuk menaikkan iurannya. (Ist)

Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2019 ini diperkirakan sebesar Rp 28 triliun. Dengan gagal bayar mencapai Rp 7 triliun pada  bulan Juni 2019 lalu dan dibayangi denda keterlambatan klaim sebesar Rp 70 miliar, membuat BPJS Kesehatan kembali mengadu kepada pemerintah.

Opsi untuk adanya suntikan dana talangan dari pemerintah pun kembali coba dipakai. Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menyampaikan kepada berbagai media bahwa tidak akan jor-joran memberikan dana talangan.

Tercatat, tahun 2018 lalu, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 19,41 triliun. Pemerintah pun menyuntikkan bantuan dana Rp 10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar masih sebesar Rp 9,1 triliun. Kini, kembali BPJS Kesehatan pun mengalami defisit yang diperkirakan tembus sampai Rp 28 triliun.

Kondisi terpuruk BPJS Kesehatan itu akhirnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat internal dengan sejumlah pejabat terkait untuk membahas persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/07/2019) kemarin. Dalam rapat tersebut dibahas persoalan pelayanan kesehatan, termasuk ketidaksinkronan antara pendapatan dan belanja BPJS Kesehatan.

Hasil rapat tersebut mengerucut pada persetujuan pemerintah untuk mengambil opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam upaya menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Hal ini dibenarkan oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menyampaikan, satu dari beberapa poin yang disetujui pemerintah saat rapat terbatas terkait defisit BPJS Kesehatan adalah menaikkan iuran.

"Kami setuju untuk menaikkan iuran. Tapi berapa naiknya nanti dibahas oleh tim teknis dan dilaporkan dalam rapat berikutnya" ucap JK, Selasa (30/07/2019) seperti dilansir beberapa media.

Seperti diketahui, sampai saat ini ada tiga iuran BPJS Kesehatan yang didasarkan pada kelompok. Pertama, iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp 25.500 per bulan untuk penerima bantuan iuran atau masyarakat tidak mampu yang dibayarkan oleh pemerintah. Kedua, iuran kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan dan berikutnya adalah iuran kelas I Rp 80.000 per bulan. Kedua kelas ini dibayarkan oleh peserta mandiri. "Prinsipnya naikkan iuran BPJS untuk menekan defisit, pemerintah setuju," ujar JK.

Selain menyetujui adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah juga menyepakati adanya perbaikan dalam manajemen BPJS Kesehatan. Khususnya terkait sistem kontrol BPJS Kesehatan sehingga tidak terus terjadi persoalan serupa, yaitu defisit anggaran.

Dari berbagai data yang ada, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit  tahun 2014 sebesar Rp 3,3 triliun. Tahun 2015 defisitnya kian bengkak hingga menyentuh Rp 5,7 triliun serta Rp 9,7 triliun pada 2016. Tidak berhenti di situ. Tahun 2017, kembali BPJS Kesehatan dihajar defisit sebesar Rp 9,75 triliun dan naik lagi tahun 2018 menjadi Rp 19,41 triliun. Sedangkan  tahun 2019 diprediksi defisit akan mencapai Rp 28 triliun.

Kondisi inilah yang membuat pemerintahan Jokowi-JK menyepakati adanya kenaikan iuran, perbaikan manajemen, dan kontrol BPJS Kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah.

“Karena untuk kontrol dengan peserta lebih dari 200 juta kan tidak mungkin BPJS Kesehatan sendiri yang turun tangan. Pemerintah berharap adanya peran pemda di wilayahnya masing-masing untuk fungsi kontrol itu,” tegas JK.

Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut, pangkal defisit setiap tahun dikarenakan besar pasak dari pada tiang. Hal ini terlihat dari besaran iuran yang kini sudah disepakati untuk dinaikkan oleh pemerintah. Dari data, peserta BPJS Kesehatan tembus 204,4 juta jiwa sampai September 2018 lalu. Separo dari jumlah itu atau sekitar 118 juta merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau masyarakat miskin dengan iuran yang dibayarkan per bulannya Rp 25.500 dari APBN atau APBD.

Hal lain adalah BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang. Artinya, pos pengeluaran harus sama dengan pos pendapatan. “Padahal, besaran iuran sampai saat ini belum sesuai dengan hitungan aktuaria," ujar Fachmi yang juga menyampaikan faktor kepatuhan membayar peserta yang juga belum maksimal.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio juga menyatakan hal senada. Dirinya pernah mengatakan, besaran iuran yang murah akan menjadi petaka bagi keuangan BPJS Kesehatan.

"Mereka disuruh untuk menangani berbagai penyakit. Namun iurannya kecil. Ini celaka. Sejak awal memang sudah saya ingatkan ketika memberi masukan di UU BPJS," ungkap Agus.

Kenaikan iuran BPJS kesehatan pun sejak awal diluncurkan pemerintah jarang sekali dilakukan. Dari tahun 2014 sampai 2019, baru satu kali ada kenaikan BPJS Kesehatan, yaitu tahun 2016 lalu.

 

Topik
Malang Berita Malang Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kenaikan Iuran BPJS penerima bantuan iuran

Berita Lainnya