Kasus OTT Pungli Lurah Garum Kini Masuki Pra Peradilan | Madura TIMES

Kasus OTT Pungli Lurah Garum Kini Masuki Pra Peradilan

Apr 09, 2018 18:32
Suasana sidang perdana pra peradilan kasus OTT pungli Lurah Garum dengan materi pembacaan permohonan dari pemohon. (foto:Mardiano Prayogo/BlitarTIMES)
Suasana sidang perdana pra peradilan kasus OTT pungli Lurah Garum dengan materi pembacaan permohonan dari pemohon. (foto:Mardiano Prayogo/BlitarTIMES)

Lurah Garum Bambang Cahyo Widodo (BCW) pasca ditetapkan tersangka sesuai OTT Pungli atas pemecahan sertifikat dan balik nama tanah langsung menjalani penahanan. Hal itu dinilai ada ketidakadilan di sini hingga melalui kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan menuntut Polres Blitar. Dan pada Senin (9/4/2018) sidang perdana dengan register 01/Pid/Pra/2018/PN-BLT digelar di Pengadilan Negeri Blitar.

Kuasa Hukum BCW, Mulyono kepada awak media mengungkapkan bahwa perlakuan Polres Blitar sebagai penyidik dianggap tidak adil terhadap kliennya. Dimana dalam kasus korupsi serupa seperti Kades Soso dan Kades Pojok tidak dilakukan penahanan selama proses hukum berlanjut.

“Begini intinya kita memperjuangkan hak-hak dari pemohon dalam hal ini tersangka Pak Bambang. Memang menurut pengamatan dan investigasi kami terhadap pemohon itu memang ada hal-hal yang sedikit perlu kita pertanyakan. Yang perlu kita perhatikan, satu persamaan didepan hukum dengan perkara sebelumnya, hal yang sama kok tidak ditahan sedang ini kok begitu tiba-tiba ditahan," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka yang dia nilai kurang kuat. Dalam hal ini barang bukti yang disajikan penyidik dinilai bukan alat bukti. Salah satunya barang bukti uang tunai sebanyak 9 juta bukanlah alat bukti sesuai dengan operasi tangkap tangan. Sebab uang tunai itu merupakan uang milik pribadi lurah dan bukan dari pemberian dari saksi sehingga barang bukti ini tidak kuat.

“Penetapan sebagai tersangka itu apa perlu dipertanyakan karena ada syarat dua alat bukti itu tadi Seperti yang saya sampaikan dalam permohonan persidangan. Untuk menetapkan sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti. Dan alat bukti dengan barang bukti itu lain lho. Kami beranggapan apa yang ditemukan dalam OTT itu barang bukti belum mencukupi apa yang dikatakan alat bukti. Makanya kami berupaya melakukan praperadilan itu untuk menilai apakah penetapan klien menjadi tersangka layak apa tidak,” katanya.

Mulyono menegaskan kalau penetakan kliennya tersebut sebagai tersangka tidak sah.

“Seharusnya mengacu pada proses-proses sebelumnya kan sudah ada acuannya. Pelaku dipanggil dulu dicari bukti-bukti kalau sudah memenuhi ditetapkan sebagai tersangka kan. Tapi mengapa di klien kami ini Mengapa tiba-tiba ada OTT begitu saja dan langsung ditahan. Sebelumnya juga ada OTT tapi kan tidak serta merta ditahan, tapi kan bukti dikumpulkan dulu setelah memenuhi syarat baru ditetapkan sebagai tersangka,” tuturnya.

Sementara itu termohon pra peradilan dari Polres Blitar diwakili oleh Kasubag Hukum Iptu Burhanudin mengatakan kalau pembacaan jawaban atau eksepsi akan dibacakan pada sidang lanjutan keesokan hari. Sebab setelah mendengar pembacaan permohonan dari kuasa hukum tersangka ada hal tambahan yang perlu direvisi untuk disampaikan di peradilan tersebut.

"Hari ini kita sudah menyiapkan jawaban. Namun setelah pemohon menyampaikan materi permohonan kami rasa  perlu melakukan revisi sehingga eksepsi akan disampaikan besok (10/4/2018)," ungkap Burhanudin.

Diberitakan sebelumnya Lurah Kelurahan/Kecamatan Garum Kabupaten Blitar BWC terkena OTT Tim Saber Pungli pada Jumat (9/3/2018). Pada waktu itu di rumahnya sekitar pukul 20.00, lurah ditangkap yang saat itu tengah ada dua orang pemohon untuk pengurusan pecah sertifikat tanah dan balik nama Letter C.

Saat itu diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 9 juta atas permintaan lurah. Dengan rincian pengurusan 6 buah berkas yang masing-masing biayanya Rp 1,5 juta.

Kasus OTT ini memberi catatan buruk Kabupaten Blitar yang sebelumnya Kades Soso Kecamatan Gandusari dan Kades Pojok Kecamatan Garum yang sama terkena saber pungli akibat melakukan penarikan tidak sesuai aturan alias pungutan liar ke warganya. (*)

Topik
Berita Blitar Kasus pungli

Berita Lainnya