Kabupaten Malang Pelopori Pakta Integritas Anti Pungli di Indonesia | Madura TIMES

Kabupaten Malang Pelopori Pakta Integritas Anti Pungli di Indonesia

Apr 05, 2018 16:49
Penandatanganan pakta Integritas anti pungli di Pendopo Pringgitan Kabupaten Malang yang merupakan kegiatan pertama dalam melawan praktik pungli di Indonesia (Nana)
Penandatanganan pakta Integritas anti pungli di Pendopo Pringgitan Kabupaten Malang yang merupakan kegiatan pertama dalam melawan praktik pungli di Indonesia (Nana)

Kabupaten Malang menjadi pioner gerakan Anti Pungli di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas Anti Pungli di Pendopo Pringgitan Kabupaten Malang,  Kamis (05/04). 

Penandatanganan pakta integritas anti pungli yang merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres)  nomor 87 tahun  2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungli,  menjadi sejarah baru bagi komitmen seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang  bersih. 

Walaupun,  sejak  tahun lalu Kabupaten Malang secara intensif juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam menguatkan komitmen ASN dalam menegakkan anti pungli. Berbagai pakta integritas pun dilakukan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang maupun pihak Kejaksaan,  Pengadilan Negeri serta instansi terkait lainnya. 

"Bedanya pakta Integritas hari ini akan dibawa ke Jakarta dan nanti akan dijadikan pioner untuk seluruh Indonesia," kata Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Kamis (05/04). 

Penandatanganan pakta integritas anti pungli yang dilakukan di Pendopo Pringgitan Kabupaten Malang menjadi berbeda karena dihadiri oleh pihak Kemenkopolhukam, Kejaksaan Agung serta Tim Saber Pungli Pusat. 

Kehadiran para utusan dari pemerintah pusat tersebut tentunya menjadikan penandatanganan pakta Integritas anti pungli yang diteken oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Layanan Pengadaan, Camat Tajinan dan Kepala Desa Simojayan,  menjadi berbeda. 

Irjen Polisi M Gufron Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolhukam menyatakan, pakta integritas ini menjadi sangat penting. "Karena ini adalah manifestasi dari sebuah niatan untuk tujuan yang baik," ujarnya. 

Gufron melanjutkan, kunci agar masyarakat menjadi baik hanya dua, yaitu  umaroh dan ulamanya baik.  "Kalau dua golongan ini baik, maka baik pula masyarakat. Sebaliknya, kalau keduanya rusak maka rusaklah masyarakat itu," imbuhnya.

Dalam konteks pungli sebagai bahaya laten di Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai pada tataran paling bawah, tentunya dibutuhkan upaya dan penindakan dari berbagai elemen yang ada. Sinergitas menjadi keniscayaan dalam meminimalisir berbagai kasus pungli yang ada. 

Efek merusak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang membuat Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2016 lalu  menandatangani Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

"Hal inilah yang harus terus dikemundangkan, terutama bagi para ASN sebagai penyelenggara pemerintahan," ujar Gufron. 

Di Kabupaten Malang, apa yang disampaikan oleh utusan  Kemenkopolhukam telah dilaksanakan melalui Satgas Saber Pungli yang diketuai oleh Waka Polres Malang saat dikukuhkan pada tanggal 25 Januari 2017. 

 Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Malang, Kompol Decky Hermansyah menyampaikan pola gerak dalam membendung praktik pungli yang dilakukan lebih pada sisi pencegahannya dibandingkan dengan penindakan hukum. 

"90% dalam persoalan pungli kita fokuskan pada pencegahan. Sisanya adalah penindakan secara hukum," ujar Decky yang juga menyampaikan sejak dirinya menjabat sebagai ketua telah menindak lima kasus pungli. 

"Satu kita rekomendasikan ke Inspektorat,  sisanya lanjut ke meja peradilan," imbuhnya. 

Topik
Berita Malang gerakan Anti Pungli di Indonesia ASN Kasus pungli

Berita Lainnya