Megawati, Sosok Personifikasi PDI Perjuangan | Madura TIMES
Catatan Politik Arif Afandi  1

Megawati, Sosok Personifikasi PDI Perjuangan

Feb 29, 2016 08:21
Megawati Soekarno Putri (Foto: Liputan6)
Megawati Soekarno Putri (Foto: Liputan6)

Politik tanah air sejak zaman orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, ini selalu memunculkan tokoh. Para tokoh itu pun terbentuk oleh zamannya sendiri. Nah, untuk merekam kehebatan para tokoh itu, TIMES Indonesia Network (TIN) bekerja sama dengan CoWasJP.com setiap hari Senin, menghadirkan catatan politik dari Arif Afandi, mantan wartawan politik yang banyak jadi saksi munculnya sejumlah pemimpin nasional.  Pada edisi pertama ini dimulai dengan sosok Ketua Umum tak tergantikan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

PEMIMPIN partai yang tak tergoyahkan sejak akhir masa Orde Baru hingga sekarang, ya Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) ini tetap punya legitimasi terkuat. Dua kali partai yang dipimpinnya menjadi pemenang pemilu. 

Dia sendiri pernah menjadi presiden. Kini, ia bisa disebut sebagai the real king maker. Partainya berhasil mengusung kadernya Joko Widodo menjadi presiden. Jadi, setelah dua periode memposisikan diri sebagai oposisi, sekarang PDI Perjuangan kembali menjadi partai pemerintah. 

Dua puluh tahun lebih Megawati berhasil mengendalikan partai nasionalis tersebut. Jika dia mampu dua periode lagi memimpin partai berlambang kepala banteng moncong putih itu, maka ia akan mengalahkan rekor Soeharto. Penguasa Orde Baru yang disebut terakhir ini adalah pendiri sekaligus ''god father'' Partai Golkar selama 32 tahun.

Saat ini, orang bisa menyebut PDI Perjuangan adalah Mega. Begitu juga sebaliknya. Personifikasi Mega dalam PDI Perjuangan begitu kuatnya. Ibaratnya, ideologi dan platform partai kini menyatu dalam dirinya. Ia lah yang mewarnai dan menentukan gerak langkah partai yang benihnya disemai oleh ayahnya.

Sebelum PDI Perjuangan lahir, telah ada PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Inilah partai nasionalis yang dilahirkan dari kandungan pemerintahan Orde Baru. PDI seacara tak langsung dibidani Soeharto.

Sebagai hasil fusi (penggabungan) partai-partai nasionalis sebelumnya. Bisa dikata, PDI merupakan partainya kaum nasionalis yang dibikin orang lain.

Sedangkan PDI Perjuangan lahir langsung dari orang yang secara genetic punya hak mewarisi perjuangan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno. Dari sisi spirit dan proses lahirnya,

PDI sangat berbeda. Ia ibarat lahir dari rekayasa genetic dari DNA yang tidak murni.  Ia diciptakan sesuai dengan rasa dan keinginan dokter dan yang melahirkan: Soeharto.

Bersyukur saya sempat menjadi saksi sejarah perjalanan Mega dalam kepemimpinan politik. Saat itu tahun 1993. Mega belum menjadi pimpinan partai. Ia hanyalah sosok simbolik mewakili kelompok politik nasionalis yang layak dimunculkan. Namun, kehadirannya tak dikehendaki rezim saat itu. Setiap langkah dan gerakannya diganjal pemerintahan Soeharto.

Sebagai seorang putri Bung Karno, ia selalu berziarah ke makam Bapaknya di Blitar. Itu dilakukan setiap saat. Setiap kali hendak mengambil keputusan penting, ia berdoa di depan pusara ayahnya.

Bertawasul untuk menambah keyakinan dirinya. 

Karena menjadi target rezim Orde baru, maka setiap perjalanan dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang terpercaya yang mengawal.

Pada masa perjuangan itu, ada dua orang yang selalu menemani. Mereka adalah Eros Djarot dan Saifullah Yusuf. Yang disebut terakhir kini Wakil Gubernur Jawa Timur. 

Selain itu, ada dua wartawan yang juga sahabat Eros dan Gus Ipul –panggilan akrab Saifullah Yusuf. Saya dari Jawa Pos dan Mohammad Anis yang saat itu wartawan senior Surabaya Post. Jadi, keterlibatan saya dan Anis dalam rombongan itu bukan semata karena kami wartawan. Namun karena pertemananan yang sudah terjalin lama. 

Mega juga menganggap kami berdua bukan semata kuli berita. Tapi gerombolan kawan yang punya kesamaan visi politik pada masa itu. Dua wartawan yang menginginkan ada perubahan setelah 30 tahun bangsa ini dipimpin Soeharto. 

Setiap perjalanan di berbagai penjuru Jawa Timur dilakukan berempat. Tanpa sopir. Gus Ipul yang selalu merangkap tugas sebagai sopir. Kalau pun ada pengawal, itu adalah kawan-kawan Eros dari Jakarta. Kalau kemudian di awal reformasi Gus Ipul dititipkan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ke Megawati karena alasan ini. 

Eros dan Gus Ipul yang juga merajut kedekatan Megawati dan Gus Dur. Apalagi keduanya juga sama-sama tidak dikehendaki kemunculannya oleh Soeharto. Gus Dur sempat diganjal sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke 29 di Cipasung, Jawa barat, 1994. 

Gerakan mengganjal Mega menjadi tokoh sentral PDI terjadi dalam Konggres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, 1993. Dengan berbagai cara, Mega dihadang agar tidak terpilih sebagai pimpinan partai.

Pemerintah mengerahkan aparat untuk menggerilya peserta Konggres. Sampai akhirnya KLB di Surabaya ini deadlock. 

Saya dan Cak Anis --panggilan akrab Muhammad Anis-- ikut menjadi saksi bagaimana Mega diperlakukan semena-mena oleh panitia Kongres yang didukung pemerintah. Putri Bung Karno itu mengikuti kongres dari salah satu kamar di Asrama Haji Sukolilo. Ia tidak memborong kamar hotel bersama pendukungnya, seperti pada umumnya kandidat ketua umum partai saat ini.

Dokumen foto detik-detik Megawati dalam kesepian di kamar saat pertarungan genting pemilihan ketua sampai kini masih disimpan Cak Anis. Saya mencatatnya dalam bentuk tulisan. Saat itu, di Jawa Pos, koran tempat saya bekerja, menulis headline: Mega Defacto Ketua Umum PDI. 

Ada peristiwa lucu saat saya diminta menjadi calon wakil walikota Surabaya mendampingi Bambang Dwi Hartono, 2005. Sebagai ''calon pengantin'', saya diperkenalkan para petinggi PDI Perjuangan di Jawa Timur kepada Mega. Didampingi Soetjipto beserta istri dan Bambang DH, saya di pertemukan di VVIP Bandara Juanda Surabaya.

pak-arif-dan-megawatirJUs4.jpg

Dari kiri ke kanan: Cak Anis, Gus Ipul, Mega, dan saya di tengah perjalanan dari Blitar-Surabaya, 1993. (Foto: Dok CoWasJP.com)

Bagitu datang, kami masih harus menunggu Mega yang sedang berada di ruang lain. Nah, saat dia menemui kami, Pak Tjip --demikian orang memanggil Sutjipto-- langsung memperkenalkan saya. ''Ini Mbak, calon pengantin yang akan mendampingi Bambang DH,'' katanya. 

Begitu melihat saya, Mega ternyata tak lupa. ''Lho, kalau ini saya sudah kenal,'' katanya sambil tersenyum. Ia pun langsung mengajak ngobrol bersama dalam satu meja. Saya, Mega, Pak tjip, dan Bu Tjip. Sambil makan malam, kami pun memperbincangkan kenangan masa lalu. Juga membicarakan berbagai kesenangan kulinernya. 

Sayang, selama menjadi wakil walikota Surabaya, saya tak pernah dapat kesempatan bertemu dengannya. Setiap kali Mega di Surabaya, saya ditugasi walikota dinas ke luar kota. Saat Mega menjadi presiden, saya juga nyaris tidak pernah berjumpa. Hanya sekali mendampingi kunjungan kepresidenan ke luar negeri dalam kapasitas saya sebagai Pemimpin Redaksi Jawa Pos. 

Kembali ke cerita lama. Terpilihnya Mega dalam Kongres itu diwarnai kericuhan hebat. Penentangnya berontak, berusaha menggagalkan keputusan sidang. KLB berujung dengan deadlock. Akhirnya, KLB yang mengunggulkan Mega sebagai Ketua Umum ini dilanjutkan di Munas di Jakarta. 

KLB di Asrama Haji Sukolilo ini merupakan kelanjutan dari Kongres Medan yang dianggap kubu Mega sebagai kongres yang ilegal dan tidak sah. Kongres tersebut telah memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Polarisasi dalam partai banteng saat itu terdiri atas PDI Pro Mega dan PDI Pro Soerjadi yang pro pemerintah.

Saat itu, baik di Medan dan Surabaya, kongres selalu diwarnai dengan aksi kekerasan. Pemukulan antar peserta, pembobolan gerbang tempat kongres secara paksa, dan teror berseliweran. ABRI yang masih menjadi instrumen politik Soeharto turut campur langsung dalam tahapan kongres. Tidak jarang para utusan dari daerah mendapat sponsor dari mereka.

Ternyata, di dalam ABRI juga tidak bulat. Ada sejumlah perwira yang secara diam-diam menjadi pendukung Megawati. Diantara yang berjasa ikut memuluskan Presiden RI Ketiga Era Reformasi ini adalah Jenderal TNI (Purn) Hendro Priyono. Saat Munas di Jakarta yang mengukuhkan kepemimpinan Mega di PDI, Hendro adalah Panglima Kodam Jaya. 

Selesaikah konflik PDI paska Munas Jakarta yang digelar bulan Desember 1993 itu? Belum. upaya menghadang Mega masih terus berlangsung. Soerjadi yang kalah di KLB Surabaya terus menggalang kekuatan di bawah. Ia pun bertekad menggelar Kongres. Namun, rencana itu ditolak deklarator PDI. PDI kubu Mega makin kuat.

Saat itu juga muncul sosok wanita di kubu Soerjadi. Dialah Fatimah Ahmad. Kubu ini yang kemudian menggalang kongres PDI di Medan tahun 1996. Kongres ini mendapat dukungan penuh pemerintah.

Terpilihlah kembali Soerjadi menjadi ketua Umum. DPP PDI hasil Kongres Medan inilah yang diakui pemerintah Soeharto dan berhak mengikuti Pemilu 1997.

Ternyata, legitimasi DPP Soerjadi ini lemah. Kubu Mega makin besar. Penolakan terhadap DPP PDI boneka pemerintah terus menggeliat. Ini terlihat dari demo-demo pro Mega paska kongres Medan.

Puncaknya adalah peristiwa bentrok pendukung Mega dengan aparat di Jakarta. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 27 Juli. Hasil pemilu 1997 juga menunjukkan perolehan suara PDI yang dipimpin Soerjadi merosot tajam. PDI Mega menolak ikut pemilu. 

Paska Soeharto lengser 1998, PDI Mega menggelar Kongres di Bali. Inilah kongres penting untuk PDI era baru. Sebab, dalam kongres itu, Mega mendapat kewenangan penuh dari peserta untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis bagi partai. Agar bisa mengikuti pemilu pertama paska reformasi. Mega lantas mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan.

Perjuangan Mega yang penuh dengan hadangan dan air mata di masa lalu  itu merupakan bukti historis peran besar dia di partai ini. Maka, menjadi a historis jika ada yang mempersoalkan ketokohan sentral dia di partai pemenang pemilu dua kali di era reformasi ini. Ia adalah anak yang tak diinginkan di PDI era Soeharto. Tapi ia adalah bidan yang melahirkan PDI Perjuangan.

Persoalannya kini mampukah Mega mewariskan buah perjuangannya itu kepada generasi penerusnya? Mampukah PDI Perjuangan yang tumbuh dan lahir dengan susah payah itu tetap menjadi partai besar di masa mendatang? Bisakah ia menjadi pilar demokrasi untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa? Mega dan para pemimpin PDI Perjuangan lah yang bisa menjawabnya. (*)

Topik
Megawati Soekarno Putri

Berita Lainnya