Anggaran dari Pusat Dipangkas, Puguh DPRD Jatim Minta Pemprov Gali Sumber Pendapatan Baru

JATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan baru. Terlebih, Pemprov harus menerima kenyataan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp 2,8 triliun.

Menurutnya, Pemprov harus mencari cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Saat ini PAD Jawa Timur baru sekitar Rp 16-17 triliun. Itu harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ungkapnya, Senin (6/10/2025) di Gedung DPRD Jatim.

Baca Juga : Jamkrida Jadi Perseroda, Fraksi PKS DPRD Jatim Dorong Pembenahan Kelembagaan dan SDM

Puguh menegaskan, optimalisasi BUMD menjadi langkah penting bagi Pemprov Jatim untuk menutup kekurangan akibat berkurangnya dana transfer pusat. Sejumlah BUMD yang selama ini belum optimal, harus dievaluasi agar kinerjanya moncer.

“BUMD bisa menjadi solusi konkret agar APBD tetap kuat dan pelayanan publik tidak terdampak,” papar legislator asal Dapil Malang Raya tersebut.

Selain itu, Puguh menambahkan, peluang mendongkrak pendapatan juga bisa dilakukan melalui optimalisasi aset. Mengingat, selama ini masih cukup banyak aset Pemprov Jatim yang tak termanfaatkan alias mangkrak.

Jika mampu dioptimalkan, seharusnya aset-aset tersebut bisa mendatangkan pendapatan yang cukup signifikan. Maka, anggota Komisi E DPRD Jatim ini meminta Pemprov segera mendata ulang aset-aset yang belum termanfaatkan, agar segera dipakai demi mendongkrak pendapatan. 

Selain itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini juga menekankan pentingnya potensi pajak. “Banyak potensi lain seperti pajak atas barang mewah, industri, maupun tambang. Ini perlu dipikirkan dan dioptimalkan Pemprov Jatim untuk mendongkrak ekonomi daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Puguh juga mengaku prihatin atas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Apalagi, pemangkasan itu terjadi pada momentum peringatan HUT ke-80 Pemprov Jatim.

Baca Juga : Pencuri Mobil HR-V Diringkus Polisi di Surabaya, Barang Bukti Ditemukan di Madura

“Ini merupakan kado yang cukup menyedihkan di momen ulang tahun ke-80 Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi harus berpikir serius bagaimana menutup kekurangan fiskal setelah dipangkas pemerintah pusat,” ujar Puguh.

Meski anggaran berkurang, Puguh menegaskan agar kualitas pelayanan publik tidak ikut menurun.

“Terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan, infrastruktur, dan pertanian. Pelayanan ini tidak boleh berkurang" pungkasnya.