Dino Patti Djalal Kritik Lambatnya Penerimaan 17 Dubes Asing di Indonesia

JATIMTIMES - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengkritik dugaan adanya puluhan calon duta besar negara sahabat yang disebut masih menunggu jadwal untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden RI.

Pernyataan itu disampaikan Dino melalui akun X pribadinya. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan kurang baik di mata negara-negara sahabat karena para diplomat belum dapat menjalankan tugasnya secara resmi.

Baca Juga : Wabup Malang Lathifah Ingatkan Kader PMII Tidak Kehilangan Kepekaan Sosial

"Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi," tulis Dino.

Menurut Dino, situasi tersebut dapat memengaruhi citra diplomatik Indonesia. Ia membandingkan dengan praktik yang biasa dilakukan para duta besar Indonesia di luar negeri yang umumnya dapat segera menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala negara setempat.

"Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke ??, apalagi Dubes ?? di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita," lanjutnya.

Unggahan Dino itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet menilai keterlambatan penyerahan surat kepercayaan dapat berdampak terhadap efektivitas kerja perwakilan diplomatik negara sahabat di Indonesia.

"Malu-maluin, ini calon Dubes negara lain, mau kasih surat kepercayaan ke Presiden harus nunggu berbulan-bulan, mereka ga bisa kerja. Katanya sering keluar negeri menjaga hubungan, noh yang di dalam negeri mau kasih surat aja dipending-pending. Ini gimana sih, udah menlu ga pernah nampak, ke luar negeri dadakan hingga di tolak, ini juga kasus begini, ampuun," tulis akun @forest****.

Ada pula warganet yang mempertanyakan mekanisme penyerahan surat kepercayaan tersebut.

"Ternyata harus upacara resmi gaes, suratnya ga bisa cuma dititipin, tapi ya masak ga bisa sih dijadwalin. Ngaruh ga sih ini persepsi asing ke kita, berdampak ga ke paspor kita juga?," tambah keterangan akun tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, akun lain menjelaskan fungsi penting surat kepercayaan dalam hubungan diplomatik antarnegara.

"Betul, dan ini bukan sekedar ‘upacara-upacaraan’. Di upacata ini para dubes memberikan yang namanya Letter of Credence kepada kepala negara dimana dubes tersebut ditempatkan. Simpelnya, tujuan pemberian surat itu untuk memberitahu bahwa mulai dr saat itu dubes tsb mempunyai credentials untuk berbicara atas nama negaranya. Baru setelah itu mereka dapat efektif menjalankan duty. Jadi kebayang ya kl upacara seperti ini ditunda2 efeknya gmn untuk embassy dan kerjasama interational," tulis akun @ail*****.

Sorotan Dino mengenai calon duta besar asing yang belum menyerahkan surat kepercayaan muncul setelah sebelumnya ia juga mengkritik intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Dino menilai Prabowo merupakan salah satu kepala negara yang paling sering melakukan lawatan ke luar negeri sejak menjabat sebagai presiden. Menurutnya, setiap kunjungan luar negeri memerlukan biaya besar yang mencakup tim pendahulu, transportasi udara, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, hingga pengamanan.

Ia menyebut satu perjalanan luar negeri dapat menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Kritik tersebut kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy menilai berbagai kunjungan internasional Presiden Prabowo telah menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia. 

Baca Juga : Operasional Pemulangan Dimulai, Debarkasi Surabaya Terima 1.897 Jemaah Haji Fase Awal

Ia bahkan menyinggung total investasi yang masuk ke Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir yang disebut mencapai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data BKPM.

Selain itu, Teddy menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan beberapa waktu lalu menghasilkan investasi baru sekitar Rp575 triliun.

Pernyataan itu juga disertai sindiran kepada Dino yang pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dalam waktu relatif singkat.

Pernyataan Teddy kemudian mendapat tanggapan dari politikus Mohamad Guntur Romli.
Melalui akun X miliknya, Guntur menilai pernyataan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan langsung menghasilkan investasi Rp575 triliun tidak tepat.

"Apa yang disampaikan Seskab Teddy bukan sekadar overclaim, itu penyesatan publik yang disengaja," kata Guntur, dikutip akun X pribadinya, Rabu (3/6/2026). 

Menurutnya, angka yang disebut Teddy masih berupa komitmen investasi atau nota kesepahaman (MoU), bukan realisasi investasi yang sudah tercatat secara resmi.

"Baru komitmen bisnis di atas kertas, MoU, belum masuk sebagai realisasi investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," ungkapnya.

Guntur menilai publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perbedaan antara komitmen investasi dan realisasi investasi.

Dia juga menuding adanya upaya mencampurkan capaian investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan hasil diplomasi luar negeri Presiden.

"Demi narasi politik yang gemerlap. Publik berhak mendapatkan fakta yang jujur. Bukan kalimat bombastis yang meyesatkan," katanya.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Istana terkait informasi 17 calon duta besar asing yang disebut masih menunggu jadwal untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden.